Fadli Zon: Ironis, Manfaat Layanan Dipangkas Meski BPJS Naik 2 Kali Lipat
“Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yg bisa diperoleh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (6/11).
Kenaikan iuran BPJS termaktub dalam Perpres 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran yang tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan menurutnya menjadi hal yang tidak dapat diterima.
“Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan pemerintah jadi tambah rusak,” tegasnya.
Secara umum, Fadli berpendapat bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS memiliki sejumlah kekeliruan. Salah satunya, kebijakan ini hanya dikeluarkan untuk menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tidak memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas.
“Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yang sedang kita bangun ini adalah sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi,” pungkasnya.[R]
“Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yg bisa diperoleh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (6/11).
Kenaikan iuran BPJS termaktub dalam Perpres 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran yang tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan menurutnya menjadi hal yang tidak dapat diterima.
“Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan pemerintah jadi tambah rusak,” tegasnya.
Secara umum, Fadli berpendapat bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS memiliki sejumlah kekeliruan. Salah satunya, kebijakan ini hanya dikeluarkan untuk menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tidak memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas.
“Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yang sedang kita bangun ini adalah sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi,” pungkasnya.
BERITA BERIKUTNYA
Kasus Pembuangan Babi ke Sungai Bederah Harus Cepat Diselidiki
Van Joened
Berita Populer
