FKPPPN Desak Mendagri Tutup Celah Penyelewengan Kekuasaan Petahana pada Pilkada di Masa Pandemi

[rmol Sekjend Forum Koordinasi Pengendalian Percepatan Pembangunan Nasional (FKPPPN) Andi Junianto Barus mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menanamkan komitmen yang kuat kepada kepala daerah yang sedang mempersiapkan daerahnya untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak di masa pandemi. "Ini tugas penting Pak Tito sebagai Mendagri. Pak Tito harus tanamkan dan perkuat komitmen kepala daerah supaya mereka menyukseskan perhelatan Pilkada dengan sebaik-baiknya, seperti realisasi anggaran kepada penyelenggara pemilu cepat dan lengkap. Bila perlu melalui kemendagri, Pak Tito buat sistem yang mempersempit upaya penyalahgunaan jabatan itu, sebab situasi seperti ini rawan penyelewengan, apalagi petahana" kata Andi kepada RMOLSumut, Jumat (10/7). Dikatakan Andi, perhelatan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang memberikan peluang besar pada praktrik penyelewangan wewenang oleh kepala daerah petahana untuk mendongkrak popularitas. "Penyelewengan itu berupa korupsi uang negara, memanfaatkan bansos yang akan beredar atau pada realisasi program-program tambahan lainnya atas nama covid-19," kata Andi memperingatkan. Andi berharap, dengan penambahan jumlah anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR, maka simulasi pemilihan dengan protokol kesehatan segera dan rutin dilakukan ditengah masyarakat oleh penyelenggara pemilu di daerah. "Kita tahu, alasan disetujui dan disepakatinya penambahan jumlah anggaran pada Pilkada 9 Desember tahun ini, karena harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau begitu, simulasi pemilihan gencar dan rutin dilakukan. Libatkan organisasi kepemudaan atau mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan simulasinya agar masyarakat bisa tahu dan lebih mantab pada saat pemilihan nanti" demikian Andi.

[rmol Sekjend Forum Koordinasi Pengendalian Percepatan Pembangunan Nasional (FKPPPN) Andi Junianto Barus mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menanamkan komitmen yang kuat kepada kepala daerah yang sedang mempersiapkan daerahnya untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak di masa pandemi. "Ini tugas penting Pak Tito sebagai Mendagri. Pak Tito harus tanamkan dan perkuat komitmen kepala daerah supaya mereka menyukseskan perhelatan Pilkada dengan sebaik-baiknya, seperti realisasi anggaran kepada penyelenggara pemilu cepat dan lengkap. Bila perlu melalui kemendagri, Pak Tito buat sistem yang mempersempit upaya penyalahgunaan jabatan itu, sebab situasi seperti ini rawan penyelewengan, apalagi petahana" kata Andi kepada RMOLSumut, Jumat (10/7). Dikatakan Andi, perhelatan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang memberikan peluang besar pada praktrik penyelewangan wewenang oleh kepala daerah petahana untuk mendongkrak popularitas. "Penyelewengan itu berupa korupsi uang negara, memanfaatkan bansos yang akan beredar atau pada realisasi program-program tambahan lainnya atas nama covid-19," kata Andi memperingatkan. Andi berharap, dengan penambahan jumlah anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR, maka simulasi pemilihan dengan protokol kesehatan segera dan rutin dilakukan ditengah masyarakat oleh penyelenggara pemilu di daerah. "Kita tahu, alasan disetujui dan disepakatinya penambahan jumlah anggaran pada Pilkada 9 Desember tahun ini, karena harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau begitu, simulasi pemilihan gencar dan rutin dilakukan. Libatkan organisasi kepemudaan atau mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan simulasinya agar masyarakat bisa tahu dan lebih mantab pada saat pemilihan nanti" demikian Andi.