Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Minta Pemvropsu Ringankan Pembayaran Kredit ASN

Terkait dengan meningkatnya angka kesembuhan (recovery rate) Covid-19 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara menganggap hal tersebut merupakan angka logis saja. "Kita tahu Jumlah terkonfirmasi terus bertambah maka secara wajar jumlah kesembuhan bertambah seiring dengan sikap adaptif tenaga medis dengan memaksimalkan infrastuktur dan fasilitas kesehatan yang semangkin meningkat," Ujar Mangapul Purba dalam keterangan Persnya Usai Rapat Penyampaian pendapat akhir Terhadap Nota Keuangan Dan Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahprovinsi Sumatera Utaratahun Anggaran 2020, Rabu (23/9/2020). Dengan demikian menurut mangapul Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa tidak ada yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah provinsi sumatera utara dalam pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. "Bahwa fraksi pdi perjuangan berharap pemerintah mampu menghentikan penyebaran covid-19 ini di sepanjang tahun anggaran 2020 sehingga tahun anggaran 2021 proses pembangunan di sumatera utara benar-benar terfokus untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sumatera utara tanpa diganggu lagi oleh bencana-bencana non alam seperti yang sedang kita alami saat ini," Jelas Mangapul. Terkait berbagai dampak akibat penyebaran covid-19 yang terus meningkat, Menurut Mangapul Fraksi PDI perjuangan meminta kepada pemerintah sumatera utara melalui PT. Bank Sumut untuk memberikan keringanan pembayaran Angsuran Kredit kepada ASN dan Nasabah-nasabah yang terkena langsung dampak covid-19. "Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemampuan daya beli sebagaian rakyat sumatera utara. Kemampuan daya beli ini erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi dari ancaman resesi yang mungkin saja bisa terjadi dan menimbulkan dampak-dampak berikutnya yang tidak terkendali oleh siapa pun," Imbuhnya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Menurut Mangapul setelah melakukan berbagai evaluasi dan merujuk juga terhadap evaluasi Kemendagri terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. "kami berharap bahwa sisa anggaran tidak menjadi SILPA dan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar sisa anggaran tersebut disalurkan menjadi bantuan-bantuan sosial yang sangat bermanfaat dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini" Pungkas Mangapul.[R]

Terkait dengan meningkatnya angka kesembuhan (recovery rate) Covid-19 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara menganggap hal tersebut merupakan angka logis saja. "Kita tahu Jumlah terkonfirmasi terus bertambah maka secara wajar jumlah kesembuhan bertambah seiring dengan sikap adaptif tenaga medis dengan memaksimalkan infrastuktur dan fasilitas kesehatan yang semangkin meningkat," Ujar Mangapul Purba dalam keterangan Persnya Usai Rapat Penyampaian pendapat akhir Terhadap Nota Keuangan Dan Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahprovinsi Sumatera Utaratahun Anggaran 2020, Rabu (23/9/2020). Dengan demikian menurut mangapul Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa tidak ada yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah provinsi sumatera utara dalam pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. "Bahwa fraksi pdi perjuangan berharap pemerintah mampu menghentikan penyebaran covid-19 ini di sepanjang tahun anggaran 2020 sehingga tahun anggaran 2021 proses pembangunan di sumatera utara benar-benar terfokus untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sumatera utara tanpa diganggu lagi oleh bencana-bencana non alam seperti yang sedang kita alami saat ini," Jelas Mangapul. Terkait berbagai dampak akibat penyebaran covid-19 yang terus meningkat, Menurut Mangapul Fraksi PDI perjuangan meminta kepada pemerintah sumatera utara melalui PT. Bank Sumut untuk memberikan keringanan pembayaran Angsuran Kredit kepada ASN dan Nasabah-nasabah yang terkena langsung dampak covid-19. "Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemampuan daya beli sebagaian rakyat sumatera utara. Kemampuan daya beli ini erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi dari ancaman resesi yang mungkin saja bisa terjadi dan menimbulkan dampak-dampak berikutnya yang tidak terkendali oleh siapa pun," Imbuhnya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Menurut Mangapul setelah melakukan berbagai evaluasi dan merujuk juga terhadap evaluasi Kemendagri terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. "kami berharap bahwa sisa anggaran tidak menjadi SILPA dan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar sisa anggaran tersebut disalurkan menjadi bantuan-bantuan sosial yang sangat bermanfaat dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini" Pungkas Mangapul.