Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Tidak Setuju Festival Danau Toba Diganti

Festival Danau Toba (FDT) yang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun di kabupaten/kota se kawasan Danau Toba akan diubah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, hal ini membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara berang dan menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika Gubernur Sumatera Utara mengganti kegiatan Festival Danau Toba tersebut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan Gubernur Sumatera Utara harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu. "Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar jangan menyalahartikan Festival Danau Toba itu sebatas kegiatan seremonial saja. Gubernur harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu, termasuk nilai bahasa atau kata Danau Toba itu yang akan dijual keluar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (14/1/2020). Menurutnya, FDT yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun berturut-turut itu merupakan cerminan yang dianggap menjadi ciri khas Danau Toba, baik dari sisi historikal, kultur dan budayanya. "Setiap kebudayaan di tujuh kabupaten/kota se kawasan Danau Toba itukan tidak sama", katanya. Lebih lanjut Mangapul menjelaskan FDT merupakan cerminan bagaimana kultur ini semua terelaborasi dalam kegiatan itu, kemudian menjadi bagian yang kita pasarkan ke luar bahwa Danau Toba sebagai peninggalan sejarah punya karakter yang unik dan punya nilai yang tinggi untuk tetap dilestarikan. "Implementasinya itu sebenarnya, makanya akan dibuat dalam kegiatan-kegiatan atau even yang berjudul Festival Danau Toba. Kalau itu digeser kekegiatan lain, tidak mencerminkan budaya, maka substansinya akan bergeser," ujarnya. Mangapul berharap kepada Pemprov Sumut karena anggaran FDT itu sudah dianggarkan di APBD, agar pahami substansinya, jangan memplesetkan kegagalan mereka itu menjadi sebuah narasi berpikir untuk merubah narasi. "Kalau FDT itu secara evaluasi kinerja mereka gagal, salah kan mereka, jangan ganti festivalnya, ini akan menimbulakan gejolak," ujarnya. Mangapul menyampaikan kepada gubernur agar mengevaluasi orang-orang yang melaksanakan FDT itu. "Tempatkan orang-orang yang mampu melaksanakan itu dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran yang cukup untuk itu. Kita konsisten dengan itu, kalau tidak mampu, mari diskusi dengan kita, akan kita berikan masukan dengan manfaatkan kinerja kita sebagai legislatif untuk membantu mereka," pungkasnya.[R]

Festival Danau Toba (FDT) yang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun di kabupaten/kota se kawasan Danau Toba akan diubah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, hal ini membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara berang dan menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika Gubernur Sumatera Utara mengganti kegiatan Festival Danau Toba tersebut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan Gubernur Sumatera Utara harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu. "Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar jangan menyalahartikan Festival Danau Toba itu sebatas kegiatan seremonial saja. Gubernur harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu, termasuk nilai bahasa atau kata Danau Toba itu yang akan dijual keluar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (14/1/2020). Menurutnya, FDT yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun berturut-turut itu merupakan cerminan yang dianggap menjadi ciri khas Danau Toba, baik dari sisi historikal, kultur dan budayanya. "Setiap kebudayaan di tujuh kabupaten/kota se kawasan Danau Toba itukan tidak sama", katanya. Lebih lanjut Mangapul menjelaskan FDT merupakan cerminan bagaimana kultur ini semua terelaborasi dalam kegiatan itu, kemudian menjadi bagian yang kita pasarkan ke luar bahwa Danau Toba sebagai peninggalan sejarah punya karakter yang unik dan punya nilai yang tinggi untuk tetap dilestarikan. "Implementasinya itu sebenarnya, makanya akan dibuat dalam kegiatan-kegiatan atau even yang berjudul Festival Danau Toba. Kalau itu digeser kekegiatan lain, tidak mencerminkan budaya, maka substansinya akan bergeser," ujarnya. Mangapul berharap kepada Pemprov Sumut karena anggaran FDT itu sudah dianggarkan di APBD, agar pahami substansinya, jangan memplesetkan kegagalan mereka itu menjadi sebuah narasi berpikir untuk merubah narasi. "Kalau FDT itu secara evaluasi kinerja mereka gagal, salah kan mereka, jangan ganti festivalnya, ini akan menimbulakan gejolak," ujarnya. Mangapul menyampaikan kepada gubernur agar mengevaluasi orang-orang yang melaksanakan FDT itu. "Tempatkan orang-orang yang mampu melaksanakan itu dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran yang cukup untuk itu. Kita konsisten dengan itu, kalau tidak mampu, mari diskusi dengan kita, akan kita berikan masukan dengan manfaatkan kinerja kita sebagai legislatif untuk membantu mereka," pungkasnya.