Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan pembenahan total terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, sejumlah perusahaan daerah dinilai salah urus, tidak produktif, dan minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, Fraksi PDIP mengusulkan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) ditunda. Sebagai gantinya, Pemprov Sumut diminta mengkaji opsi penggabungan atau merger PT AIJ dengan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) maupun BUMD lainnya, termasuk PT Dhirga Surya.
Penegasan tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Paltak Siburian, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu, 18 November 2026, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda perubahan bentuk hukum AIJ.
Menurut Paltak, perubahan bentuk hukum BUMD menjadi perseroan daerah tidak serta-merta menjamin perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja perusahaan. Tanpa pembenahan manajemen serta orientasi bisnis yang profesional, perubahan tersebut hanya menjadi transformasi administratif tanpa dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Ia menilai, persoalan mendasar BUMD Sumut selama ini terletak pada buruknya tata kelola, inefisiensi, salah urus, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalisme.
"Dalam praktiknya, banyak BUMD yang manajemennya diisi karena kepentingan politik atau latar belakang birokrasi, bukan berdasarkan kompetensi bisnis. Akibatnya, perusahaan dijalankan dengan mentalitas birokrasi, bukan korporasi," tegasnya.
Paltak menyebutkan, dari enam BUMD milik Pemprov Sumut, hanya tiga yang dinilai telah memberikan kontribusi atau memiliki potensi kontribusi terhadap PAD, yakni PT Bank Sumut, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara, serta Perumda Tirtanadi. Sementara BUMD lainnya belum memperlihatkan kinerja optimal.
Dugaan korupsi terkait kerja sama replanting di PT PSU pada September lalu, lanjutnya, juga harus menjadi peringatan serius bahwa pembenahan tata kelola BUMD tidak bisa lagi ditunda.
Karena itu, Fraksi PDIP memandang merger sebagai salah satu solusi untuk menyehatkan BUMD yang tidak produktif, terutama perusahaan dengan skala ekonomi kecil, bidang usaha yang saling beririsan, serta terus mengalami kerugian.
"Penggabungan BUMD dapat memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat kapasitas usaha sehingga lebih berpeluang memberikan kontribusi terhadap PAD," ujarnya.
Menurut Paltak, Pemprov Sumut perlu belajar dari pemerintah pusat yang melakukan konsolidasi dan perampingan perusahaan BUMN untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Terlebih, di tengah kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, Sumut membutuhkan terobosan untuk memperkuat sumber pendapatan daerah. Pemetaan ulang potensi BUMD dan konsolidasi perusahaan dinilai menjadi langkah strategis yang tidak bisa terus ditunda.
Fraksi PDIP mengusulkan agar rencana merger AIJ dengan PT PSU atau BUMD lainnya dikaji secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Kajian tersebut harus mencakup perhitungan modal, prospek usaha, hingga model pengelolaan yang jelas agar penggabungan tidak sekadar melahirkan regulasi simbolis.
Meski demikian, apabila perubahan bentuk hukum AIJ tidak memungkinkan untuk ditunda, Fraksi PDIP meminta Pemprov Sumut segera menyusun Ranperda tentang penggabungan BUMD setelah Ranperda perubahan bentuk hukum AIJ ditetapkan menjadi Perda.
"Kami berharap pembahasan merger BUMD paling lambat sudah dapat dimulai pada awal 2027," tegas Paltak.
Ia berharap perubahan bentuk hukum PT AIJ menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap seluruh BUMD Sumut agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD, bukan justru menjadi beban keuangan pemerintah daerah.
