Fraksi PKS: Nomorduakan Bidang Kesehatan, Pemprovsu Salah Dalam Plotting Anggaran Covid-19 Tahap II

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menilai plotting anggaran covid-19 untuk tahap II oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih belum tepat. Hal ini karena penganggaran terbesar ditempatkan pada Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedangkan untuk bidang kesehatan malah dinomorduakan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Hendro Susanto terkait keluarnya Pergubsu no 16 tahun 2020 tentang alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 senilai Rp 500 miliar. "Sumatera Utara ini statusnya bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana warga harus stay at home. Karena itu, seharusnya anggaran itu fokus terbesarnya di bidang kesehatan karena itu yang menjadi kunci utama penanggulangan covid-19," ujarnya didampingi anggota Fraksi PKS lainnya seperti Abdul Rahim, Dedi Iskandar dan Hariyanto. Data yang disampaikannya, dalam Plotting anggaran penanganan Covid-19 tahap II terdiri dari bidang kesehatan senilai Rp 130 miliar, JPS senilai Rp 253 miilar dan penanganan dampak (stimulus) ekonomi sebesar Rp 117 miliar. Indikasi menomorduakan bidang kesehatan juga terjadi pada penganggaran tahap pertama di mana sesuai Pergubsu Nomor 7/2020 sebesar Rp502,1 miliar, untuk sektor kesehatan dan pendukung sebesar Rp191,8 miliar; JPS sebesar Rp300,3 miliar dan stimulus ekonomi Rp 10 miliar. "Kalau kita menerapkan PSBB maka plottingnya itu jadi benar. Karena masyarakat yang disuruh tinggal dirumah dan pemerintah wajib menyuplai kebutuhan mereka selama stay at home itu. Ini kan kita tidak PSBB, dengan begitu maka harusnya bidang kesehatan yang dinomorsatukan," ujarnya. Sementara itu Abdul Rahim menambahkan, hal yang sangat ironis yakni meski besaran dana diutamakan untuk JPS namun hal itu juga tidak berjalan dengan baik dimana masih sempat ditemukan ketidak sesuaian item bantuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. "Ini yang kita soroti, sudahlah plottingnya tidak tepat. Ternyata pelaksanaannya di lapangan juga nggak bener. Ini harus menjadi catatan Pemprov Sumut," pungkasnya.[R]

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menilai plotting anggaran covid-19 untuk tahap II oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih belum tepat. Hal ini karena penganggaran terbesar ditempatkan pada Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedangkan untuk bidang kesehatan malah dinomorduakan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Hendro Susanto terkait keluarnya Pergubsu no 16 tahun 2020 tentang alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 senilai Rp 500 miliar. "Sumatera Utara ini statusnya bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana warga harus stay at home. Karena itu, seharusnya anggaran itu fokus terbesarnya di bidang kesehatan karena itu yang menjadi kunci utama penanggulangan covid-19," ujarnya didampingi anggota Fraksi PKS lainnya seperti Abdul Rahim, Dedi Iskandar dan Hariyanto. Data yang disampaikannya, dalam Plotting anggaran penanganan Covid-19 tahap II terdiri dari bidang kesehatan senilai Rp 130 miliar, JPS senilai Rp 253 miilar dan penanganan dampak (stimulus) ekonomi sebesar Rp 117 miliar. Indikasi menomorduakan bidang kesehatan juga terjadi pada penganggaran tahap pertama di mana sesuai Pergubsu Nomor 7/2020 sebesar Rp502,1 miliar, untuk sektor kesehatan dan pendukung sebesar Rp191,8 miliar; JPS sebesar Rp300,3 miliar dan stimulus ekonomi Rp 10 miliar. "Kalau kita menerapkan PSBB maka plottingnya itu jadi benar. Karena masyarakat yang disuruh tinggal dirumah dan pemerintah wajib menyuplai kebutuhan mereka selama stay at home itu. Ini kan kita tidak PSBB, dengan begitu maka harusnya bidang kesehatan yang dinomorsatukan," ujarnya. Sementara itu Abdul Rahim menambahkan, hal yang sangat ironis yakni meski besaran dana diutamakan untuk JPS namun hal itu juga tidak berjalan dengan baik dimana masih sempat ditemukan ketidak sesuaian item bantuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. "Ini yang kita soroti, sudahlah plottingnya tidak tepat. Ternyata pelaksanaannya di lapangan juga nggak bener. Ini harus menjadi catatan Pemprov Sumut," pungkasnya.