Menurut buruh, kelalaian dalam pengawasan ini menjadi gambaran luas betapa banyaknya praktik-praktik perburuhan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak para pekerja yang tidak sesuai aturan, perlindungan terhadap mereka juga menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap keluarga para korban dalam kebakaran tersebut.
\"Kami hadir untuk meminta agar pemerintah turun tangan dan ikut andil dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran hak korban atas tragedi ketenagakerjaan pabrik korek api tersebut,\" ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar didepan Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan tertib. Banyaknya pengunjuk rasa membuat jalan Diponegoro terpaksa ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut." itemprop="description"/>
Menurut buruh, kelalaian dalam pengawasan ini menjadi gambaran luas betapa banyaknya praktik-praktik perburuhan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak para pekerja yang tidak sesuai aturan, perlindungan terhadap mereka juga menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap keluarga para korban dalam kebakaran tersebut.
\"Kami hadir untuk meminta agar pemerintah turun tangan dan ikut andil dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran hak korban atas tragedi ketenagakerjaan pabrik korek api tersebut,\" ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar didepan Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan tertib. Banyaknya pengunjuk rasa membuat jalan Diponegoro terpaksa ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut."/>
Menurut buruh, kelalaian dalam pengawasan ini menjadi gambaran luas betapa banyaknya praktik-praktik perburuhan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak para pekerja yang tidak sesuai aturan, perlindungan terhadap mereka juga menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap keluarga para korban dalam kebakaran tersebut.
\"Kami hadir untuk meminta agar pemerintah turun tangan dan ikut andil dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran hak korban atas tragedi ketenagakerjaan pabrik korek api tersebut,\" ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar didepan Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan tertib. Banyaknya pengunjuk rasa membuat jalan Diponegoro terpaksa ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut."/>
Kebakaran pabrik korek api gas atau mancis yang terjadi di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat pada 21 Juni 2019 lalu menjadi salah satu bahan yang dijadikan oleh para buruh sebagai dasar untuk mendesak agar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut dan Kadisnaker Langkat dicopot. Bukan hanya kepala dinas, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga diminta untuk dicopot.
Desakan ini mereka serukan saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan dan Kantor Gubernur Sumater Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (17/7/2019).
Menurut mereka, beroperasinya pabrik tersebut secara ilegal merupakan bentuk lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Sumatera Utara.
"Mereka lalai menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang menyebabkan pabrik korek api beroperasi secara ilegal dan berakhir pada kebakaran yang menewaskan 25 pekerja dan 5 orang anak disana," kata koordinator aksi Eben.
Menurut buruh, kelalaian dalam pengawasan ini menjadi gambaran luas betapa banyaknya praktik-praktik perburuhan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak para pekerja yang tidak sesuai aturan, perlindungan terhadap mereka juga menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap keluarga para korban dalam kebakaran tersebut.
"Kami hadir untuk meminta agar pemerintah turun tangan dan ikut andil dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran hak korban atas tragedi ketenagakerjaan pabrik korek api tersebut," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar didepan Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan tertib. Banyaknya pengunjuk rasa membuat jalan Diponegoro terpaksa ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut.
Kebakaran pabrik korek api gas atau mancis yang terjadi di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat pada 21 Juni 2019 lalu menjadi salah satu bahan yang dijadikan oleh para buruh sebagai dasar untuk mendesak agar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut dan Kadisnaker Langkat dicopot. Bukan hanya kepala dinas, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga diminta untuk dicopot.
Desakan ini mereka serukan saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan dan Kantor Gubernur Sumater Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (17/7/2019).
Menurut mereka, beroperasinya pabrik tersebut secara ilegal merupakan bentuk lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Sumatera Utara.
"Mereka lalai menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang menyebabkan pabrik korek api beroperasi secara ilegal dan berakhir pada kebakaran yang menewaskan 25 pekerja dan 5 orang anak disana," kata koordinator aksi Eben.
Menurut buruh, kelalaian dalam pengawasan ini menjadi gambaran luas betapa banyaknya praktik-praktik perburuhan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak para pekerja yang tidak sesuai aturan, perlindungan terhadap mereka juga menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap keluarga para korban dalam kebakaran tersebut.
"Kami hadir untuk meminta agar pemerintah turun tangan dan ikut andil dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran hak korban atas tragedi ketenagakerjaan pabrik korek api tersebut," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar didepan Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan tertib. Banyaknya pengunjuk rasa membuat jalan Diponegoro terpaksa ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut.