Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tidak surut untuk terus mendesak pemerintah menghentikan kerusakan Danau Toba. Menurut Korwil 1 PP GMKI Sumut-NAD Gito Pardede harus ada upaya penyelamatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi sosial.
"Jika tidak maka ambisi pemerintah tidak akan terpenuhi untuk meningkatkan kunjungan wisata di Danau Toba, bahkan bisa justru akan merosot tajam," katanya, Selasa (6/8/2019).
"Pencemaran danau toba akibat limbah membuat danau bau dan tak segar lagi dipandang, sehingga tidak nyaman bagi para pengunjunya. Setali dua air terjadi pula pendangakalan, perambahan hutan, erosi dan sedimentasi," sebutnya lagi.
Kata Gito, pencemaran limbah perusahaan sangat dominan di Danau Toba. Bukan hanya itu yang menjadi potensi utama kerusakan danau toba, Selain itu limbah industri dari beberapa perusahaan asing dan aktivitas penebangan hutan juga terlalu dominan.
Saat ini, kapasitas keramba jaring apung sudah dianggap berlebihan. LIPI pun merekomendasikan batasan jumlah produksi ikan per tahun harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, Permasalahan ilegal loging, konsesi lahan, hingga pembuangan limbah perusahaan kedanau toba menjadi bom waktu kehancuran lingkungan.
"Kalau mau menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional pemerintah harus punya masterplan yang mengkaji semua aspek keseimbangan alam termasuk tatanan masyarakat danau toba yang kental dengan budaya dan adat nya. Jika itu menjadi prioritas maka tertibkan dulu perusaahan yang nakal dan berkeliaran didanau toba, ya kita tahu kalau pemulihan bisa memakan waktu lama, puluhan tahun. Persoalan ini harus diselesaikan sinergi dan perlu leading sector agar searah dengan ambisi pemerintah," ujar gito.
Selanjutnya gito tegas mendesak pemerintah untuk objektif dengan melihat kondisi danau toba, dengan pertimbangan penelitian yang telah dilakukan beberapa kalangan.
Ada beberapa point yang kita soroti dalam pengembangan danau toba yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BPODT. Salah satunya kewenangan koordinatif untuk mengatur 7 kabupaten di Danau Toba minimal mengembangkan destinasi wisata yang masing masing kabupaten, kewenangan perencanan pembangunan infrastruktur fisik, menjaga kearifan lokal dan promosi, serta yang paling penting memperhatikan kelestarian lingkungan. Danau toba tak bisa menarik tanpa budaya, hutan yang gundul, dan danau yang kotor, pariwisata tak akan terwujud tanpa itu semua. Karena fungsi koordinatif ini akan menghasil kan rekomendasi rekomendasi untuk perbaikan danau toba.
"Pemerintah harus objektif dong, jangan seperti dinas lingkungan hidup (DLH) Pemprov Sumut dimana DLH Sumut pernah mengeluarkan penelitian tentang aktivitas perusahaan yang membuang limbah langsung kedanau toba, tapi kita lihat beberapa hari sebelum ini DLH Sumut malah mengantitesiskan hasil penelitian mereka yg mengatakan bahwa salah satu perusaahan tidak membuang limbahnya ke danau. Jadi ini pertanyaan besar buat kita, objektif lah jangan pemerintah jadi tameng dan pendukung perusahaan perusak danau toba, danau toba aset kita, aset warga sumut, aset duniah malah, karna itu penting kita melihat aspek-aspek lain seperti aspek pertanian, kehutanan, lingkungan, infrastuktur bahkan agama. Penegakan hukum juga harus dilakukan," tegas gito.
Tantangan besar dalam pengembangan pariwisata adalah kelestarian ekologi dan menjaga keutuhan lingkungan. Keseimbangan ini musti dijaga oleh semua pihak termasuk pemerintah yang memiliki kendali dalam destinasi proyek nasional ini.
"Bagaimana bisa pariwisata bisa ada kalau air terjun sudah kering, bagaimana bisa liburan dipantai jika danau kotor, begitu juga dengan pemandangan dan panorama alam. Danau toba bukan hanya lubang air yang besar dan dipandangi begitu saja tapi ini adalah ekologi vulkanik sempurna yang musti dijaga pemerintah setempat sampai pusat harus menjaga keutuhan dan kelestarian ekologi," demikian Gito Pardede.
"Jika tidak maka ambisi pemerintah tidak akan terpenuhi untuk meningkatkan kunjungan wisata di Danau Toba, bahkan bisa justru akan merosot tajam," katanya, Selasa (6/8/2019).
"Pencemaran danau toba akibat limbah membuat danau bau dan tak segar lagi dipandang, sehingga tidak nyaman bagi para pengunjunya. Setali dua air terjadi pula pendangakalan, perambahan hutan, erosi dan sedimentasi," sebutnya lagi.
Kata Gito, pencemaran limbah perusahaan sangat dominan di Danau Toba. Bukan hanya itu yang menjadi potensi utama kerusakan danau toba, Selain itu limbah industri dari beberapa perusahaan asing dan aktivitas penebangan hutan juga terlalu dominan.
Saat ini, kapasitas keramba jaring apung sudah dianggap berlebihan. LIPI pun merekomendasikan batasan jumlah produksi ikan per tahun harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, Permasalahan ilegal loging, konsesi lahan, hingga pembuangan limbah perusahaan kedanau toba menjadi bom waktu kehancuran lingkungan.
"Kalau mau menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional pemerintah harus punya masterplan yang mengkaji semua aspek keseimbangan alam termasuk tatanan masyarakat danau toba yang kental dengan budaya dan adat nya. Jika itu menjadi prioritas maka tertibkan dulu perusaahan yang nakal dan berkeliaran didanau toba, ya kita tahu kalau pemulihan bisa memakan waktu lama, puluhan tahun. Persoalan ini harus diselesaikan sinergi dan perlu leading sector agar searah dengan ambisi pemerintah," ujar gito.
Selanjutnya gito tegas mendesak pemerintah untuk objektif dengan melihat kondisi danau toba, dengan pertimbangan penelitian yang telah dilakukan beberapa kalangan.
Ada beberapa point yang kita soroti dalam pengembangan danau toba yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BPODT. Salah satunya kewenangan koordinatif untuk mengatur 7 kabupaten di Danau Toba minimal mengembangkan destinasi wisata yang masing masing kabupaten, kewenangan perencanan pembangunan infrastruktur fisik, menjaga kearifan lokal dan promosi, serta yang paling penting memperhatikan kelestarian lingkungan. Danau toba tak bisa menarik tanpa budaya, hutan yang gundul, dan danau yang kotor, pariwisata tak akan terwujud tanpa itu semua. Karena fungsi koordinatif ini akan menghasil kan rekomendasi rekomendasi untuk perbaikan danau toba.
"Pemerintah harus objektif dong, jangan seperti dinas lingkungan hidup (DLH) Pemprov Sumut dimana DLH Sumut pernah mengeluarkan penelitian tentang aktivitas perusahaan yang membuang limbah langsung kedanau toba, tapi kita lihat beberapa hari sebelum ini DLH Sumut malah mengantitesiskan hasil penelitian mereka yg mengatakan bahwa salah satu perusaahan tidak membuang limbahnya ke danau. Jadi ini pertanyaan besar buat kita, objektif lah jangan pemerintah jadi tameng dan pendukung perusahaan perusak danau toba, danau toba aset kita, aset warga sumut, aset duniah malah, karna itu penting kita melihat aspek-aspek lain seperti aspek pertanian, kehutanan, lingkungan, infrastuktur bahkan agama. Penegakan hukum juga harus dilakukan," tegas gito.
Tantangan besar dalam pengembangan pariwisata adalah kelestarian ekologi dan menjaga keutuhan lingkungan. Keseimbangan ini musti dijaga oleh semua pihak termasuk pemerintah yang memiliki kendali dalam destinasi proyek nasional ini.
"Bagaimana bisa pariwisata bisa ada kalau air terjun sudah kering, bagaimana bisa liburan dipantai jika danau kotor, begitu juga dengan pemandangan dan panorama alam. Danau toba bukan hanya lubang air yang besar dan dipandangi begitu saja tapi ini adalah ekologi vulkanik sempurna yang musti dijaga pemerintah setempat sampai pusat harus menjaga keutuhan dan kelestarian ekologi," demikian Gito Pardede.
BERITA SEBELUMNYA
Sistem Reproduksi dari Masa ke Masa
BERITA BERIKUTNYA
Mbah Moen Akan Dimakamkan Dekat Guru Dan Istri Rasulullah SAW
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
