GMKI: Pemprov Sumut Harus Antisipasi Puncak Covid-19

Koordinator GMKI Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus meningkatkan layanan dan antisipasi penyebaran virus corona. Hal ini disampaikannya mengingat dari pengalaman dari kasus-kasus bencana akibat virus sebelum-sebelumnya selau ada masa puncak dimana jumlah korban yang terinfeksi meningkat. "Kami mempelajari dari kasus kasus bencana virus sebelum-sebelum nya, selalu akan ada puncak dimana angka korban terjangkit akan semakin besar, apalagi alat pendeteksi corona ini belum ada sampai di Sumut. Ini harus menjadi perhatian Pemprovsu," katanya, Kamis (19/3). Gito menilai dalam tingkatan mikro policy dalam merumuskan kebijakan, pemerintah seakan akan sepele terhadap mewabahnya virus tersebut, kita tidak bisa langsung memastikan apakah korban terindikasi atau positif corona, ditambah tidak ada lab yang mampu mengakomodir penelitian terhadap sample virus karena hasilnya tidak bisa langsung di terima. "Itukan butuh waktu yang lama jika sample harus dikirim lagi ke pusat, apalagi, sudah ada beberapa orang pasien PDP terkait corona yang dirawat di RS Adam Malik Selain itu, RSUP Adam Malik juga menyebut ada 22 orang dalam pemantauan (ODP) terkait Corona, jangan sampai karna telat pasien malah meninggal," tutur gito Gito juga menjelaskan dalam kondisi infection desease yang kita hadapi sekarang perlu pendekatan human security policy yang mengarah pada kontrol kebijakan managemen krisis, dimana status darurat bencana ini pemerintah sumatera utara harus cepat mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan pasien sehingga rasio penangan dapat ditekan dibanding terjangkitnya masyarakat. "pemerintah harus profesional dan jangan ada info yang ditutup-tutupi termasuk sebab akibat dan dimana pasien terjangkit (OPD dan PDP) sehingga ada langkah pasti dalam penanganannya, tidak cukup hanya menenangkan masyarakat, dibalik itu pemerintah punya kewenangan, sehingga melalui kebijakan pemerintah bisa Lebih responsif" tambahnya Selanjutnya gito juga meminta pemprov dan kepolisian daerah Sumut menertibkan apotik atau toko penyedia masker dan hand sanitizer yang mencoba menimbun dan menjual dengan harga yang mahal. "Sekarang kebutuhan akan masker dan hand sanitizer tinggi, dan langka karena itu diatas bencana ini jangan ada pihak yang mencoba mempolitisasi dan mengambil keuntungan, kita semua dalam cobaan yang berat, jangan sempat-sempatnya mencari untung diatas harga yang ditentukan, perlu social solidarity dalam penanganan kasus ini, pemprov harus bergerak dan menindak tegas oknum nakal tersebut," pungkasnya.[R]

Koordinator GMKI Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus meningkatkan layanan dan antisipasi penyebaran virus corona. Hal ini disampaikannya mengingat dari pengalaman dari kasus-kasus bencana akibat virus sebelum-sebelumnya selau ada masa puncak dimana jumlah korban yang terinfeksi meningkat. "Kami mempelajari dari kasus kasus bencana virus sebelum-sebelum nya, selalu akan ada puncak dimana angka korban terjangkit akan semakin besar, apalagi alat pendeteksi corona ini belum ada sampai di Sumut. Ini harus menjadi perhatian Pemprovsu," katanya, Kamis (19/3). Gito menilai dalam tingkatan mikro policy dalam merumuskan kebijakan, pemerintah seakan akan sepele terhadap mewabahnya virus tersebut, kita tidak bisa langsung memastikan apakah korban terindikasi atau positif corona, ditambah tidak ada lab yang mampu mengakomodir penelitian terhadap sample virus karena hasilnya tidak bisa langsung di terima. "Itukan butuh waktu yang lama jika sample harus dikirim lagi ke pusat, apalagi, sudah ada beberapa orang pasien PDP terkait corona yang dirawat di RS Adam Malik Selain itu, RSUP Adam Malik juga menyebut ada 22 orang dalam pemantauan (ODP) terkait Corona, jangan sampai karna telat pasien malah meninggal," tutur gito Gito juga menjelaskan dalam kondisi infection desease yang kita hadapi sekarang perlu pendekatan human security policy yang mengarah pada kontrol kebijakan managemen krisis, dimana status darurat bencana ini pemerintah sumatera utara harus cepat mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan pasien sehingga rasio penangan dapat ditekan dibanding terjangkitnya masyarakat. "pemerintah harus profesional dan jangan ada info yang ditutup-tutupi termasuk sebab akibat dan dimana pasien terjangkit (OPD dan PDP) sehingga ada langkah pasti dalam penanganannya, tidak cukup hanya menenangkan masyarakat, dibalik itu pemerintah punya kewenangan, sehingga melalui kebijakan pemerintah bisa Lebih responsif" tambahnya Selanjutnya gito juga meminta pemprov dan kepolisian daerah Sumut menertibkan apotik atau toko penyedia masker dan hand sanitizer yang mencoba menimbun dan menjual dengan harga yang mahal. "Sekarang kebutuhan akan masker dan hand sanitizer tinggi, dan langka karena itu diatas bencana ini jangan ada pihak yang mencoba mempolitisasi dan mengambil keuntungan, kita semua dalam cobaan yang berat, jangan sempat-sempatnya mencari untung diatas harga yang ditentukan, perlu social solidarity dalam penanganan kasus ini, pemprov harus bergerak dan menindak tegas oknum nakal tersebut," pungkasnya.