GMKI Sumut: Pak Gubernur Tolong Perhatikan Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Bantuan Sembako

Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sumatera Utara mulai mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga miskin yang terdampak Covid-19, . Puluhan ribu sembako terdiri dari beras, minyak dan bahan pokok lainnya sudah mulai didatangkan sejak beberapa hari lalu dan dibagikan kepada warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan. Namun, Koordinator Wilayah Sumatera Utara-NAD GMKI Gito M Pardede menilai bahwa bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin di Sumatera Utara masih sangat tidak merata, ini menjadi perhatian GMKI dikarenakan melihat kelambanan Pemprov dalam menyalurkan bantuan. "Kami mendapat info dilapangan, bahwa sangat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apalagi masyarakat yang tidak memiliki E-KTP, ini sangat disayangkan melihat kondisi Covid-19 semakin parah disumatera utara, kita menemui bantuan pemprov tidak sampai ke masyarakat" Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mengatasi penyebaran atau penanganan Covid-19 di Sumut yang semula nya hanya 500 M, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. “Pemprov sudah mencatat ada sekitar 1.300.000-an kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak COVID-19. Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar, Namun kita bisa lihat sekarang bahwa masyarakat masih banyak yang tidak dapat bantuan seperti yang terjadi banyak di kota medan yang masuk zoba merah. Keluhan masyarakat sangat banyak dan ini sangat mengkwatirkan karena bisa menjadi masalah baru ditengah masalah pandemi ini" ujar Gito, Rabu (20/4/2020). Sebelum nya Gito mengingatkan pemprov agar penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan Covid 19 dapat tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat yang terbatas terhadap kebijakan stay at home dapat terpenuhi. "Kita berharap Jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan Covid-19 tidak efektif pada pos belanja yang tidak tepat, sehingga masyarakat pun terbengkalai dalam memenuhi kebutuhan hidup nya” tambahnya Saran Gito, pemprov bisa melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yan saat ini aktif dalam melakukan upaya penyaluran bantuan sosial dalam upaya penanggulangan dampak kerawanan sosial, krisis ekonomi rakyat kecil. Sehingga efektifitas penyaluran bantuan dapat merata.[R]

Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sumatera Utara mulai mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga miskin yang terdampak Covid-19, . Puluhan ribu sembako terdiri dari beras, minyak dan bahan pokok lainnya sudah mulai didatangkan sejak beberapa hari lalu dan dibagikan kepada warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan. Namun, Koordinator Wilayah Sumatera Utara-NAD GMKI Gito M Pardede menilai bahwa bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin di Sumatera Utara masih sangat tidak merata, ini menjadi perhatian GMKI dikarenakan melihat kelambanan Pemprov dalam menyalurkan bantuan. "Kami mendapat info dilapangan, bahwa sangat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apalagi masyarakat yang tidak memiliki E-KTP, ini sangat disayangkan melihat kondisi Covid-19 semakin parah disumatera utara, kita menemui bantuan pemprov tidak sampai ke masyarakat" Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mengatasi penyebaran atau penanganan Covid-19 di Sumut yang semula nya hanya 500 M, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. “Pemprov sudah mencatat ada sekitar 1.300.000-an kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak COVID-19. Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar, Namun kita bisa lihat sekarang bahwa masyarakat masih banyak yang tidak dapat bantuan seperti yang terjadi banyak di kota medan yang masuk zoba merah. Keluhan masyarakat sangat banyak dan ini sangat mengkwatirkan karena bisa menjadi masalah baru ditengah masalah pandemi ini" ujar Gito, Rabu (20/4/2020). Sebelum nya Gito mengingatkan pemprov agar penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan Covid 19 dapat tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat yang terbatas terhadap kebijakan stay at home dapat terpenuhi. "Kita berharap Jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan Covid-19 tidak efektif pada pos belanja yang tidak tepat, sehingga masyarakat pun terbengkalai dalam memenuhi kebutuhan hidup nya” tambahnya Saran Gito, pemprov bisa melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yan saat ini aktif dalam melakukan upaya penyaluran bantuan sosial dalam upaya penanggulangan dampak kerawanan sosial, krisis ekonomi rakyat kecil. Sehingga efektifitas penyaluran bantuan dapat merata.