Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Drs. Godfried Effendy Lubis, menyoroti minimnya realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pariwisata Kota Medan.
Godfried menduga rendahnya serapan anggaran tersebut berkaitan dengan keterbatasan kas Pemerintah Kota Medan. Namun, dugaan itu dibantah Pemko Medan yang memastikan kondisi kas daerah masih aman.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini baru sekitar 30 persen,” ujar Godfried di Gedung DPRD Medan, Selasa, 22 September 2026.
Ia menyebut dari total DBH sekitar Rp310 miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar Rp90 miliar hingga September 2026. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program di lingkungan Pemko Medan.
“Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya SILPA pun akan besar nantinya,” katanya.
Godfried juga menilai rendahnya realisasi anggaran perlu menjadi perhatian serius Dinas Pariwisata. Ia menyoroti pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan yang dinilai belum optimal, termasuk pemanfaatan Gedung Warenhuis.
Ia juga meminta Dinas Pariwisata memperkuat promosi dan inovasi destinasi wisata Kota Medan. Menurutnya, potensi kuliner seperti Bika Ambon, Bolu Meranti dan durian dapat dikembangkan menjadi bagian dari promosi wisata daerah.
“Kalau kurang anggaran disampaikan saja,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran dan pariwisata, Godfried mengingatkan Pemko Medan agar tetap mempertahankan identitas budaya Melayu Deli. Ia meminta ornamen Melayu tetap ditampilkan pada bangunan pemerintah maupun sejumlah gerbang masuk Kota Medan.
Sementara itu, Plt. BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap membantah dugaan kas Pemko Medan kosong. Ia memastikan kondisi keuangan daerah masih aman.
“Saat ini kas Pemko aman. Justru pada rapat kemarin agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan,” kata Suluh.
Terkait realisasi DBH dari Pemprov Sumut yang baru sekitar 30 persen, Suluh mengakui kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap sirkulasi keuangan daerah. Namun, ia kembali menegaskan kondisi kas Pemko Medan masih aman.