Gubernur Edy Akan Ikuti Arahan Pusat Soal Penanganan Covid-19

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti video conference yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Jakarta, Kamis (9/4). Pada video conference kali ini  difokuskan membahas jaring pengaman kesehatan, ekonomi, sosial dan keuangan. Selain Menteri Dalam Negeri, pada video conference ini turut serta Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Muliani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kapolri Idham Aziz, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Selain itu video conference ini juga diikuti gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia. Terkait masalah perekonomian dan sosial yang timbul karena Covid-19, Menteri Keuangan Sri Muliani mengatakan pemerintah daerah harus bisa melihat dengan jeli APBD-nya masing-masing, sehingga bisa mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19. “Pada masa seperti sekarang ini perekonomian daerah akan mengalami penurunan yang signifikan, pemerintah daerah mengalami penurunan PAD ditambah penurunan transfer dana dari pusat. Karena itu, pemerintah daerah harus jeli dalam melihat APBD-nya, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa di-cut  (pangkas) dulu, tahu resource (sumber keuangan) mana yang bisa diambil. Kita fokuskan untuk penanganan Covid-19,” kata Sri Muliani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah saat ini perlu mempersiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mendapat kebutuhan dasarnya dan perusahaan-perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. “Kita sekarang berbicara nyawa manusia. Bukan hanya karena Covid-19, tetapi juga soal kebutuhan utama manusia. Untuk itu, perlu adanya bantuan kepada masyarakat agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan itu dananya tidak sedikit. Karena itu, pemerintah daerah perlu jeli melihat APBD-nya untuk mengalokasikannya ke penangan Covid-19 ini. Dan satu lagi, tolong pemerintah daerah jeli memberikan bantuan agar tepat sasaran karena ini yang banyak menjadi masalah kita di Indonesia,” kata Tito Karnavian. Gubernur Edy Rahmayadi yang mengikuti video conference di Rumah Dinas Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, mengatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Akan berupaya sekeras mungkin agar masyarakat Sumut tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. “Kita sudah menghitung dengan cermat APBD kita. Sampai saat ini kita sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk penanganan Covid-19. Bila ada perubahan lagi maka kita akan menyesuaikannya kembali. Bantuan kepada masyarakat akan segera kita salurkan agar beban masyarakat kita bisa berkurang di tengah wabah ini,” kata Edy Rahmayadi. Selain itu, menurut Edy Rahmayadi, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi di tengah wabah dan juga setelahnya. Bentuk bantuan seperti keringanan pajak hingga bantuan dana. “Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah agar mereka tidak bangkrut. Bila UMKM banyak yang bangkrut, perekonomian kita akan semakin sulit. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya. Tetapi yang terpenting bantuan-bantuan ini semua harus tepat sasaran,” tegas Edy Rahmayadi, yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov Sumut R Sabrina.[R]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti video conference yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Jakarta, Kamis (9/4). Pada video conference kali ini  difokuskan membahas jaring pengaman kesehatan, ekonomi, sosial dan keuangan. Selain Menteri Dalam Negeri, pada video conference ini turut serta Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Muliani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kapolri Idham Aziz, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Selain itu video conference ini juga diikuti gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia. Terkait masalah perekonomian dan sosial yang timbul karena Covid-19, Menteri Keuangan Sri Muliani mengatakan pemerintah daerah harus bisa melihat dengan jeli APBD-nya masing-masing, sehingga bisa mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19. “Pada masa seperti sekarang ini perekonomian daerah akan mengalami penurunan yang signifikan, pemerintah daerah mengalami penurunan PAD ditambah penurunan transfer dana dari pusat. Karena itu, pemerintah daerah harus jeli dalam melihat APBD-nya, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa di-cut  (pangkas) dulu, tahu resource (sumber keuangan) mana yang bisa diambil. Kita fokuskan untuk penanganan Covid-19,” kata Sri Muliani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah saat ini perlu mempersiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mendapat kebutuhan dasarnya dan perusahaan-perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. “Kita sekarang berbicara nyawa manusia. Bukan hanya karena Covid-19, tetapi juga soal kebutuhan utama manusia. Untuk itu, perlu adanya bantuan kepada masyarakat agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan itu dananya tidak sedikit. Karena itu, pemerintah daerah perlu jeli melihat APBD-nya untuk mengalokasikannya ke penangan Covid-19 ini. Dan satu lagi, tolong pemerintah daerah jeli memberikan bantuan agar tepat sasaran karena ini yang banyak menjadi masalah kita di Indonesia,” kata Tito Karnavian. Gubernur Edy Rahmayadi yang mengikuti video conference di Rumah Dinas Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, mengatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Akan berupaya sekeras mungkin agar masyarakat Sumut tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. “Kita sudah menghitung dengan cermat APBD kita. Sampai saat ini kita sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk penanganan Covid-19. Bila ada perubahan lagi maka kita akan menyesuaikannya kembali. Bantuan kepada masyarakat akan segera kita salurkan agar beban masyarakat kita bisa berkurang di tengah wabah ini,” kata Edy Rahmayadi. Selain itu, menurut Edy Rahmayadi, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi di tengah wabah dan juga setelahnya. Bentuk bantuan seperti keringanan pajak hingga bantuan dana. “Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah agar mereka tidak bangkrut. Bila UMKM banyak yang bangkrut, perekonomian kita akan semakin sulit. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya. Tetapi yang terpenting bantuan-bantuan ini semua harus tepat sasaran,” tegas Edy Rahmayadi, yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov Sumut R Sabrina.