Gubernur Edy Minta 23 Daerah Pelaksana Pilkada Gelar Rakor Gakkum Pilkada 2020 Di Sumut

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI menggelar rapat koordinasi khusus penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 secara virtual dengan Mendagri, Gubernur, Bawaslu, TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya. Rapat itu membahas penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sumatera Utara (Sumut) sendiri mendapatkan arahan untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Di Sumut dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, baru 2 kabupaten/kota yang melaksanakan Rakor yakni Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Sibolga. Menanggapi hal ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang mengikuti acara ini di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9), menyatakan sudah menindaklanjuti dengan memerintahkan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan arahan Mendagri Tito Karnavian. Menurut Edy Rahmayadi, instruksi ini sangat penting untuk memberikan arahan/aturan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. "Tadi saya sudah langsung menghubungi untuk menekankan segera dilaksanakan Rakor, walaupun besok hari Sabtu atau Minggu. Rapat koordinasi ini penting sebagai penyelesaian Pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini. Dan kemudian diharapkan agar kepala daerah berhasil menerapkan pemahaman kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan serta pendisiplinannya," ucap Edy Rahmayadi didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar dan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah. Kemenko Polhukam RI Mahfud MD menegaskan dalam rapat itu rencana pembentukan kelompok kerja untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan tingkatan SOP yang melibatkan partai politik dan tim kampanye pasangan calon (Paslon) maupun calon perseorangan menuju Pilkada serentak. "Dalam zonasi risiko 309 kabupaten/kota (daerah) Pilkada, terdapat 22 daerah risiko tinggi, 176 daerah risiko sedang, 82 daerah risiko rendah, dan 17 daerah yang tidak memiliki kasus baru, dan 12 daerah yang tidak terdampak Covid-19 per 13 September 2020," katanya. Mahfud MD mengatakan bahwa Rakor ini dilakukan sebagai antisipasi tentang bentuk kerawanan yang terjadi pada Pilkada. Juga mengenai pelanggaran protokol kesehatan untuk mengambil langkah pada instrumen hukum pada Pilkada di masa pandemi Covid-19. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan dalam kesempatan itu menjelaskan potensi pelanggaran protokol kesehatan, yakni pada kerumunan massa, kegiatan arak-arakan dan tidak menggunakan masker atau item lain yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan. "Kewenangan penanganan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 merupakan wewenang Pemda dan penyidik Polri," katanya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjend (TNI) Doni Monardo menyatakan dari data yang diterimanya sampai hari ini terdapat 5 kabupaten/kota di Sumut yang memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan Pilkada serentak yakni, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan dan Kota Sibolga. "Dari 5 kabupaten/kota ini dalam satu minggu ada pengurangan di 2 kabupaten/kota yakni Kota Binjai dan Kota Gunungsitoli. Sementara lainnya pada zonasi sedang dan rendah," katanya.[R]

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI menggelar rapat koordinasi khusus penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 secara virtual dengan Mendagri, Gubernur, Bawaslu, TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya. Rapat itu membahas penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sumatera Utara (Sumut) sendiri mendapatkan arahan untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Di Sumut dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, baru 2 kabupaten/kota yang melaksanakan Rakor yakni Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Sibolga. Menanggapi hal ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang mengikuti acara ini di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9), menyatakan sudah menindaklanjuti dengan memerintahkan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan arahan Mendagri Tito Karnavian. Menurut Edy Rahmayadi, instruksi ini sangat penting untuk memberikan arahan/aturan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. "Tadi saya sudah langsung menghubungi untuk menekankan segera dilaksanakan Rakor, walaupun besok hari Sabtu atau Minggu. Rapat koordinasi ini penting sebagai penyelesaian Pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini. Dan kemudian diharapkan agar kepala daerah berhasil menerapkan pemahaman kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan serta pendisiplinannya," ucap Edy Rahmayadi didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar dan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah. Kemenko Polhukam RI Mahfud MD menegaskan dalam rapat itu rencana pembentukan kelompok kerja untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan tingkatan SOP yang melibatkan partai politik dan tim kampanye pasangan calon (Paslon) maupun calon perseorangan menuju Pilkada serentak. "Dalam zonasi risiko 309 kabupaten/kota (daerah) Pilkada, terdapat 22 daerah risiko tinggi, 176 daerah risiko sedang, 82 daerah risiko rendah, dan 17 daerah yang tidak memiliki kasus baru, dan 12 daerah yang tidak terdampak Covid-19 per 13 September 2020," katanya. Mahfud MD mengatakan bahwa Rakor ini dilakukan sebagai antisipasi tentang bentuk kerawanan yang terjadi pada Pilkada. Juga mengenai pelanggaran protokol kesehatan untuk mengambil langkah pada instrumen hukum pada Pilkada di masa pandemi Covid-19. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan dalam kesempatan itu menjelaskan potensi pelanggaran protokol kesehatan, yakni pada kerumunan massa, kegiatan arak-arakan dan tidak menggunakan masker atau item lain yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan. "Kewenangan penanganan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 merupakan wewenang Pemda dan penyidik Polri," katanya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjend (TNI) Doni Monardo menyatakan dari data yang diterimanya sampai hari ini terdapat 5 kabupaten/kota di Sumut yang memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan Pilkada serentak yakni, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan dan Kota Sibolga. "Dari 5 kabupaten/kota ini dalam satu minggu ada pengurangan di 2 kabupaten/kota yakni Kota Binjai dan Kota Gunungsitoli. Sementara lainnya pada zonasi sedang dan rendah," katanya.