Gubernur Edy Minta Para Petugas dan Penyedia Bantuan Sosial Bekerja Jujur  

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para petugas dan penyedia barang bantuan sosial (Bansos) berupa sembako kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 bekerja jujur dan penuh tanggung jawab, dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas Bansos. Bansos tersebut juga harus dipercepat penyalurannya, agar dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Pak Gubernur meminta anggota Gugus Tugas yang dihunjuk agar benar-benar menjaga kualitas dan kuantitas seluruh bansos (jika ada yang tidak sesuai agar dikembalikan kepada penyedia untuk disesuaikan dengan standar). Selain itu, penyaluran bansos juga harus tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar, didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar, Selasa (19/5) di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut. Irman menyampaikan, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Bansos tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Menurutnya, Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan pantas menerima bantuan atau keluarga prasejahtera, sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS digunakan sebagai pedoman jumlah penerima bantuan. Tetapi dalam penyalurannya diperhatikan kondisi calon penerima. Apabila ternyata kondisi keluarga tersebut tidak pantas menerima (walaupun termuat dalam DTKS), maka tidak diberi bantuan dan dikeluarkan dari daftar. Sedangkan bila terdapat keluarga yang memang pantas menerima bantuan, walaupun tidak termuat dalam daftar DTKS, maka diberikan bantuan dan dicatatkan namanya dalam daftar. “Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus memvalidasi data,” katanya. Bantuan ini disalurkan kepada gugus tugas kabupaten/kota yang selanjutnya mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima oleh kepala desa/lurah bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Penyaluran ini direncanakan terlaksana sebelum Hari Raya Idulfitri. Hingga saat ini bantuan sembako sudah disalurkan ke sejumlah daerah, seperti Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Toba, Pakpak Bharat, Langkat Karo dan beberapa daerah lainnya akan terus disalurkan sehingga semua kabupaten/kota mendapatkannya. “Sesuai arahan Pak Gubernur, diharapkan seluruh bantuan sudah disalurkan ke daerah kabupaten/kota sebelum Lebaran mendatang. Semoga lancar dan mari kita sama-sama awasi penyalurannya agar sampai ke tangan yang berhak menerimanya,” ujar Irman.[R]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para petugas dan penyedia barang bantuan sosial (Bansos) berupa sembako kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 bekerja jujur dan penuh tanggung jawab, dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas Bansos. Bansos tersebut juga harus dipercepat penyalurannya, agar dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Pak Gubernur meminta anggota Gugus Tugas yang dihunjuk agar benar-benar menjaga kualitas dan kuantitas seluruh bansos (jika ada yang tidak sesuai agar dikembalikan kepada penyedia untuk disesuaikan dengan standar). Selain itu, penyaluran bansos juga harus tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar, didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar, Selasa (19/5) di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut. Irman menyampaikan, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Bansos tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Menurutnya, Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan pantas menerima bantuan atau keluarga prasejahtera, sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS digunakan sebagai pedoman jumlah penerima bantuan. Tetapi dalam penyalurannya diperhatikan kondisi calon penerima. Apabila ternyata kondisi keluarga tersebut tidak pantas menerima (walaupun termuat dalam DTKS), maka tidak diberi bantuan dan dikeluarkan dari daftar. Sedangkan bila terdapat keluarga yang memang pantas menerima bantuan, walaupun tidak termuat dalam daftar DTKS, maka diberikan bantuan dan dicatatkan namanya dalam daftar. “Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus memvalidasi data,” katanya. Bantuan ini disalurkan kepada gugus tugas kabupaten/kota yang selanjutnya mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima oleh kepala desa/lurah bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Penyaluran ini direncanakan terlaksana sebelum Hari Raya Idulfitri. Hingga saat ini bantuan sembako sudah disalurkan ke sejumlah daerah, seperti Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Toba, Pakpak Bharat, Langkat Karo dan beberapa daerah lainnya akan terus disalurkan sehingga semua kabupaten/kota mendapatkannya. “Sesuai arahan Pak Gubernur, diharapkan seluruh bantuan sudah disalurkan ke daerah kabupaten/kota sebelum Lebaran mendatang. Semoga lancar dan mari kita sama-sama awasi penyalurannya agar sampai ke tangan yang berhak menerimanya,” ujar Irman.