Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan persetujuannya atas tawaran kerja sama rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Sumut. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari PT Hanlim Power Indonesia (HPI) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan, Jumat (2/8).
Hadir di antaranya Presiden Komisaris PT HPI Aulia Pohan, Chairman Hanlim Power Coorporation (HPC) asal Korea Selatan (Korsel) Paul Han R Lee, Direktur PT HPI Hazairin Pohan, Director HPC Hwang Hooyun, Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan lainnya. Sementara Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kepala Dinas PMPPTSP Arief Trinugoroho, Kabiro Otda dan Kerja Sama Basarin Tanjung, Kabiro Perekonomian Ernita Bangun dan para staf.
"Intinya saya setuju. Karena kebutuhan listrik ini kita membutuhkan banyak energi. Sebentar lagi juga akan ada industri dari perusahaan di Indonesia, yang membutuhkan energi yang besar," ujar Gubernur.
Meski begitu, Gubernur mengingatkan agar kerja sama yang dilakukan harus melalui aturan yang berlaku. Juga ingin agar prosesnya segera dijalankan, sehingga rencana yang baik bagi kebutuhan energi listrik di Sumut tidak berlarut-larut.
"Memang kita tak inginkan ada masalah, karena itu pasti ada dan harus diselesaikan. Tetapi saya juga tidak mau berlama-lama. Kalau memang bisa atau tidak, kita bisa tahu," sebut Edy Rahmayadi.
Terkait rencana pengadaan lahan di Sumut, lanjut Edy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan membantu urusan pengadaan tanah. Sebab angka 200 hektare yang disebutkan untuk luas lahan pembangunan PLTGU, juga disyaratkan untuk berada di tepi pantai atau dekat dengan laut. Rencananya berlokasi di Kabupaten Batubara.
"Jadi ini upaya investasi, tetapi tetap harus profesional. Yang jelas mulai hari ini, kita harus selesaikan dengan aturan yang benar, tetapi tidak diperlambat," sebutnya yang mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai tempat pengiriman bahan bakar gas.
Sementara, Presiden Komisaris PT HPI Aulia Pohan menyampaikan bahwa pihaknya sengaja mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Adapun khusus untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 4,8 Giga Watt dengan nilai investasi mencapai US$ 6,5 miliar. Target pembangunan fisik sendiri diperkirakan pada 2021 mendatang.
"Kita akan siapkan pra feasibility study (FS). Karena sejauh ini masih proses soal izin. Jadi kita akan terlibat dalam tahapan FS (uji kelayakan investasi)," katanya.
Menanggapi persetujuan Gubernur, CEO/Chairman HPC Paul Han Lee mengatakan keputusan mereka untuk masuk ke Sumut, karena pengalaman pihaknya membangun pembangkit listrik di negaranya.
"Kami membutuhkan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik. Tetapi juga kami membutuhkan sumber daya manusia. Karena setahu kami, banyak orang pintar di Indonesia berasal dari Sumut," sebut Lee, yang mengatakan HPC juga memiliki sumur gas di Rusia yang berusia sekitar 300 tahun dan siap mensuplai energi untuk Sumut.
Usai audiensi, Gubernur pun melanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan PT Hanlim Power Indonesia oleh Han Lee setelah selesai Salat Jumat.
Hadir di antaranya Presiden Komisaris PT HPI Aulia Pohan, Chairman Hanlim Power Coorporation (HPC) asal Korea Selatan (Korsel) Paul Han R Lee, Direktur PT HPI Hazairin Pohan, Director HPC Hwang Hooyun, Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan lainnya. Sementara Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kepala Dinas PMPPTSP Arief Trinugoroho, Kabiro Otda dan Kerja Sama Basarin Tanjung, Kabiro Perekonomian Ernita Bangun dan para staf.
"Intinya saya setuju. Karena kebutuhan listrik ini kita membutuhkan banyak energi. Sebentar lagi juga akan ada industri dari perusahaan di Indonesia, yang membutuhkan energi yang besar," ujar Gubernur.
Meski begitu, Gubernur mengingatkan agar kerja sama yang dilakukan harus melalui aturan yang berlaku. Juga ingin agar prosesnya segera dijalankan, sehingga rencana yang baik bagi kebutuhan energi listrik di Sumut tidak berlarut-larut.
"Memang kita tak inginkan ada masalah, karena itu pasti ada dan harus diselesaikan. Tetapi saya juga tidak mau berlama-lama. Kalau memang bisa atau tidak, kita bisa tahu," sebut Edy Rahmayadi.
Terkait rencana pengadaan lahan di Sumut, lanjut Edy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan membantu urusan pengadaan tanah. Sebab angka 200 hektare yang disebutkan untuk luas lahan pembangunan PLTGU, juga disyaratkan untuk berada di tepi pantai atau dekat dengan laut. Rencananya berlokasi di Kabupaten Batubara.
"Jadi ini upaya investasi, tetapi tetap harus profesional. Yang jelas mulai hari ini, kita harus selesaikan dengan aturan yang benar, tetapi tidak diperlambat," sebutnya yang mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai tempat pengiriman bahan bakar gas.
Sementara, Presiden Komisaris PT HPI Aulia Pohan menyampaikan bahwa pihaknya sengaja mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Adapun khusus untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 4,8 Giga Watt dengan nilai investasi mencapai US$ 6,5 miliar. Target pembangunan fisik sendiri diperkirakan pada 2021 mendatang.
"Kita akan siapkan pra feasibility study (FS). Karena sejauh ini masih proses soal izin. Jadi kita akan terlibat dalam tahapan FS (uji kelayakan investasi)," katanya.
Menanggapi persetujuan Gubernur, CEO/Chairman HPC Paul Han Lee mengatakan keputusan mereka untuk masuk ke Sumut, karena pengalaman pihaknya membangun pembangkit listrik di negaranya.
"Kami membutuhkan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik. Tetapi juga kami membutuhkan sumber daya manusia. Karena setahu kami, banyak orang pintar di Indonesia berasal dari Sumut," sebut Lee, yang mengatakan HPC juga memiliki sumur gas di Rusia yang berusia sekitar 300 tahun dan siap mensuplai energi untuk Sumut.
Usai audiensi, Gubernur pun melanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan PT Hanlim Power Indonesia oleh Han Lee setelah selesai Salat Jumat.
Van Joened
Berita Populer
