Gubernur Sumut: Saya Tidak Pernah Ngomong Pemusnahan Ternak Babi

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan statemen tentang wacana pemusnahan ternak babi akibat wabah hog cholera atau kolera babi yang terjadi di Sumatera Utara. Hal ini ditegaskannya terkait munculnya berbagai statemen dari sejumlah kelompok masyarakat yang menggiring opini seolah akan segera dilakuakan pemusnahan massal ternak babi di Sumatera Utara. "Apa pernah saya saya bilang pemusnahan babi di Sumatera Utara, kan tidak," katanya kepada wartawan, Selasa (21/1). Edy menjelaskan, secara akademis babi yang terjangkit kolera memang harus dimusnahkan agar tidak menular kepada yang lain. Akan tetapi, untuk sampai ke tahap pemusnahan massal perlu kebijakan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Bukan hanya itu, kajiannya juga harus jauh dan lebih mendalam sehingga kebijakan apapun yang diambil tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. "Tidak segampang itu membasmi ternak babi. Kenapa rakyat kita punya ternak babi. Untuk sekolah, satu untuk hari raya, tabungan. Kalau itu itu kita basmi, bagaimana itu ceritanya," ujarnya. Artinya menurut Edy, kerugian besar akan terjadi ditengah masyarakat jika kebijakan itu dilakukan. "Di Sumatera Utara ada sekitar dua juta ekor, kalau dikali Rp 2 juta saja per ekor sudah Rp 4 triliun," pungkasnya.[R]

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan statemen tentang wacana pemusnahan ternak babi akibat wabah hog cholera atau kolera babi yang terjadi di Sumatera Utara. Hal ini ditegaskannya terkait munculnya berbagai statemen dari sejumlah kelompok masyarakat yang menggiring opini seolah akan segera dilakuakan pemusnahan massal ternak babi di Sumatera Utara. "Apa pernah saya saya bilang pemusnahan babi di Sumatera Utara, kan tidak," katanya kepada wartawan, Selasa (21/1). Edy menjelaskan, secara akademis babi yang terjangkit kolera memang harus dimusnahkan agar tidak menular kepada yang lain. Akan tetapi, untuk sampai ke tahap pemusnahan massal perlu kebijakan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Bukan hanya itu, kajiannya juga harus jauh dan lebih mendalam sehingga kebijakan apapun yang diambil tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. "Tidak segampang itu membasmi ternak babi. Kenapa rakyat kita punya ternak babi. Untuk sekolah, satu untuk hari raya, tabungan. Kalau itu itu kita basmi, bagaimana itu ceritanya," ujarnya. Artinya menurut Edy, kerugian besar akan terjadi ditengah masyarakat jika kebijakan itu dilakukan. "Di Sumatera Utara ada sekitar dua juta ekor, kalau dikali Rp 2 juta saja per ekor sudah Rp 4 triliun," pungkasnya.