Gus Irawan: Listrik Padam Semoga Bukan Sabotase, Presiden Sebaiknya Evaluasi Menteri

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan kasus pemadaman listrik yang membuat sebagian Pulau Jawa gelap gulita beberapa hari lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Jokowi. Tidak cukup di tataran petinggi PLN, namun pihak kementerian teknis yang membawahi PLN menurutnya juga harus dievaluasi.

"Harus dievaluasi itu, kalau perlu diganti saja," katanya, Jumat (9/8/2019).

Gus menjelaskan, pemadaman listrik yang terjadi tersebut memicu berbagai polemik. Sebab, pemadaman tersebut terjadi dalam kurun waktu beberapa jam setelah diangkatnya Sripeni Inten Cahyani menjabat pelaksana tugas Dirut PLN.

"Semoga saja ini bukan sabotase," ungkapnya.

Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pihak PLN pada saat terjadinya pemadaman. Saat itu kata Gus, ia meminta agar pihak PLN memakai cadangan listrik yang mereka miliki. Ironisnya, penjelasan yang diterimanya untuk mengaktifkan cadangan listrik yang jumlahnya mencapai 30 persen dari kapasitas listrik di Pulau Jawa dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam.

"Itu kan makan waktu yang lama, saya katakan hal-hal seperti itu harus dihindari dan kedepan harus di benahi. Status Plt pada posisi pimpinan membuat tidak ada pihak manapun yang berani mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendesak. Padahal dalam situasi seperti itu kan dibutuhkan berbagai langkah-langkah teknis yang sifatnya emergency. Disinilah saya kira, bukan hanya jajaran PLN yang dievaluasi tapi kementerian yang menaunginya juga harus dievaluasi," demikian Gus Irawan Pasaribu.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan kasus pemadaman listrik yang membuat sebagian Pulau Jawa gelap gulita beberapa hari lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Jokowi. Tidak cukup di tataran petinggi PLN, namun pihak kementerian teknis yang membawahi PLN menurutnya juga harus dievaluasi.

"Harus dievaluasi itu, kalau perlu diganti saja," katanya, Jumat (9/8/2019).

Gus menjelaskan, pemadaman listrik yang terjadi tersebut memicu berbagai polemik. Sebab, pemadaman tersebut terjadi dalam kurun waktu beberapa jam setelah diangkatnya Sripeni Inten Cahyani menjabat pelaksana tugas Dirut PLN.

"Semoga saja ini bukan sabotase," ungkapnya.

Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pihak PLN pada saat terjadinya pemadaman. Saat itu kata Gus, ia meminta agar pihak PLN memakai cadangan listrik yang mereka miliki. Ironisnya, penjelasan yang diterimanya untuk mengaktifkan cadangan listrik yang jumlahnya mencapai 30 persen dari kapasitas listrik di Pulau Jawa dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam.

"Itu kan makan waktu yang lama, saya katakan hal-hal seperti itu harus dihindari dan kedepan harus di benahi. Status Plt pada posisi pimpinan membuat tidak ada pihak manapun yang berani mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendesak. Padahal dalam situasi seperti itu kan dibutuhkan berbagai langkah-langkah teknis yang sifatnya emergency. Disinilah saya kira, bukan hanya jajaran PLN yang dievaluasi tapi kementerian yang menaunginya juga harus dievaluasi," demikian Gus Irawan Pasaribu.