Wacana hak angket DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dipertanyakan. Meski secara aturan dinilai relatif mudah diajukan, hingga kini belum terlihat langkah konkret anggota parlemen untuk merealisasikannya.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, syarat pengajuan hak angket di DPR tidak sulit dipenuhi. Namun, minimnya perkembangan membuat wacana tersebut terkesan kehilangan tenaga sebelum benar-benar bergulir di parlemen.
“Kalau kita baca regulasinya, rasa-rasanya hak angket di DPR itu sesuatu yang sangat mudah karena salah satu syaratnya hanya diusulkan oleh 25 anggota DPR dan minimal diusulkan dua fraksi,” kata Adi, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada pemenuhan syarat administratif, melainkan kemauan politik anggota DPR untuk membawa wacana tersebut ke tahap yang lebih konkret.
Adi menduga, kehati-hatian para legislator tidak terlepas dari sensitifnya polemik ijazah yang menyeret nama Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Situasi ini membuat arah dukungan politik terhadap hak angket tersebut belum terlihat jelas.
“Jika dilihat, sepertinya kawan-kawan DPR itu sangat berhati-hati. Karena menyangkut ijazah yang dimiliki Wakil Presiden RI, ini cukup sensitif,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan apakah wacana hak angket masih memiliki daya dorong politik atau justru mulai kehilangan momentum di DPR.
“Jangan-jangan hak angket ini sudah masuk angin, sudah tidak bergairah untuk diwujudkan di DPR karena dianggap sesuatu yang tidak seksi secara politik,” tandasnya.
Pernyataan Adi menjadi sorotan terhadap mandeknya wacana hak angket tersebut. Di tengah polemik yang belum menemukan ujungnya, publik masih menunggu apakah DPR akan benar-benar mengambil langkah politik atau membiarkan isu itu meredup tanpa kejelasan.