Hak Diskresi Airlangga Hartarto Bakal Diatur Panitia Musda Golkar Sumut, Irham Buana: Itu Intervensi Namanya

Mantan Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Irham Buana Nasution menilai telah terjadi kekeliruan besar terkait pembentukan Panitia Musda X Golkar Sumatera Utara pada 13 Juli 2020 lalu. Dimana, pembentukan ini menurutnya tanpa koordinasi dengan Mahkamah Partai selaku pihak yang membatalkan hasil Musda X Golkar versi JW Marriot dan memerintahkan Musda untuk diulang. "Kekeliruan ini berulang dengan digelarnya rapat pada Minggu 26 Juli 2020 lalu. Sudah terjadi oelanggaran terhadap putusan Mahkamah Partai, rapat berikutnya dengan mengatasnamakan SC dan OC akan tetap tidak sah," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (28/7). Atas kondisi ini kata Irham, tata tertib yang akan dihasilkan oleh SC dan OC menjadi tidak sah. Ia juga menyoroti ngototnya pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia tersebut untuk terus melakukan pembahasan persiapan musda termasuk membahas tata tertibtl, meskipun sudah melanggar perintah Mahkamah Partai. Bahkan menurut Irham, ia sudah pembahasan soal tata tertib diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto merupakan bentuk intervensi terhadap pimpinan mereka tersebut "Apa Lagi tatib yang dibahas tentang diskresi yang diberikan ketua umum untuk Pak Ijeck Maju sebagai calon ketua Golkar Sumut. Sikap dan keputusan itu secara absolut mengintervensi hak dan kewenangan ketum yang di atur dalam AD ART. Sama artinya mereka melakukan kegiatan yang sia sia Karena sudah melebihi kewenangan yang diberikan," pungkasnya. Diketahui internal Golkar Sumut berpolemik jelang Musda X "diulang" Golkar Sumut. Polemik ini terjadi antara dua kubu pendukung calon Ketua Golkar Sumut yakni Musa Rajekshah dan Yasir Ridho Lubis.[R]

Mantan Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Irham Buana Nasution menilai telah terjadi kekeliruan besar terkait pembentukan Panitia Musda X Golkar Sumatera Utara pada 13 Juli 2020 lalu. Dimana, pembentukan ini menurutnya tanpa koordinasi dengan Mahkamah Partai selaku pihak yang membatalkan hasil Musda X Golkar versi JW Marriot dan memerintahkan Musda untuk diulang. "Kekeliruan ini berulang dengan digelarnya rapat pada Minggu 26 Juli 2020 lalu. Sudah terjadi oelanggaran terhadap putusan Mahkamah Partai, rapat berikutnya dengan mengatasnamakan SC dan OC akan tetap tidak sah," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (28/7). Atas kondisi ini kata Irham, tata tertib yang akan dihasilkan oleh SC dan OC menjadi tidak sah. Ia juga menyoroti ngototnya pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia tersebut untuk terus melakukan pembahasan persiapan musda termasuk membahas tata tertibtl, meskipun sudah melanggar perintah Mahkamah Partai. Bahkan menurut Irham, ia sudah pembahasan soal tata tertib diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto merupakan bentuk intervensi terhadap pimpinan mereka tersebut "Apa Lagi tatib yang dibahas tentang diskresi yang diberikan ketua umum untuk Pak Ijeck Maju sebagai calon ketua Golkar Sumut. Sikap dan keputusan itu secara absolut mengintervensi hak dan kewenangan ketum yang di atur dalam AD ART. Sama artinya mereka melakukan kegiatan yang sia sia Karena sudah melebihi kewenangan yang diberikan," pungkasnya. Diketahui internal Golkar Sumut berpolemik jelang Musda X "diulang" Golkar Sumut. Polemik ini terjadi antara dua kubu pendukung calon Ketua Golkar Sumut yakni Musa Rajekshah dan Yasir Ridho Lubis.