Memperingati Hari Tani Nasional, DPD GMNI Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa agenda utama mewujudkan reforma agraria sejati dan memastikan pengelolaan tanah berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam momentum tersebut, GMNI Sumut mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Nusron Wahid dari jabatan Menteri ATR/BPN. Desakan ini muncul di tengah sorotan terhadap Kementerian ATR/BPN setelah KPK mengusut dugaan korupsi dalam pengurusan pertanahan dan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD GMNI Sumut, Berry Magnus, menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan berarti mendahului proses hukum KPK, melainkan merupakan bentuk evaluasi politik terhadap kepemimpinan kementerian yang mengurusi persoalan tanah rakyat.
“Kami tidak sedang mengambil alih kewenangan KPK. Tapi secara politik, Presiden harus bertanggung jawab. Kalau kementerian yang mengurus tanah rakyat terus bermasalah, jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan. Copot menterinya, benahi lembaganya,” ujar Berry.
GMNI Sumut juga mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada pergantian menteri. Kementerian ATR/BPN harus diaudit dan direformasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat kementerian, kantor wilayah hingga Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah. Reformasi tersebut harus diarahkan pada pembersihan birokrasi dari praktik korupsi, pungutan liar, percaloan dan konflik kepentingan, sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Tanah itu urusan hidup rakyat. Jangan sampai yang paling mudah dapat tanah justru yang paling dekat dengan kekuasaan. Bersihkan ATR/BPN dari atas sampai bawah, baru bicara reforma agraria,” tegas Berry Magnus.