Hinca Pandjaitan: Kapolri Harus Luruskan Informasi TKA China Masuk Kendari

Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengklarifikasi ulang tekait kabar 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Desakan ini disampaikan Politisi Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan terkait video TKA China yang menjadi perbincangan netizen. "Saya sudah chat ke Kapolri, dan beliau sudah respons. Intinya, saya menyampaikan kebingungan publik atas informasi bias Kapolda Sultra terkait kedatangan TKA dan meminta agar Polri untuk klarifikasi ulang kebenaran situasi di Sultra," tulis politisi Demokrat ini di akun Twitter, Selasa (17/3). Menurut Hinca, dalam situasi seperti saat ini, di tengah merebaknya penyebaran virus corona (Cavid-19), masyarakat wajib mendapatkan informasi yang benar. Hinca melanjutkan, permintaannya itu sudah direspons Kapolri. Kapolri kata dia melakukan klarifikasi ulang. Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Merdisyam sebelumnya mengatakan bahwa ke-49 WNA China dipastikan bukan baru datang dari negeri tirai bambu, melainkan baru datang dari Jakarta setelah mengurus dokumen-dokumen perpanjangan visa masa kerja. Namun demikian, pernyataan ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi. Secara detail, Saemu Alwi menyebut ada sebanyak 49 WNA yang masuk ke Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Minggu malam (15/3). Namun, dia membantah bahwa mereka adalah pekerja yang mengurus perpanjangan visa kerja. "Kalau mereka urus perpanjangan kerja harus melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di daerah, tapi kita tidak pernah keluarkan, saya juga sudah melakukan pengecekan di kementerian tapi data mereka tidak ada," ujarnya kepada wartawan. Seharusnya, lanjut Saemu Alwi, para pekerja tersebut tidak diperkenankan masuk. Ini lantaran ada imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Februari 2020 lalu untuk tidak memberi izin bagi pekerja dari China masuk Indonesia, termasuk di Sultra. "Jika mereka pekerja baru, maka seharusnya datanya ada di pusat, tapi faktanya mereka tidak punya data sama sekali sebagai pekerja," terang Saemu Alwi.[R]

Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengklarifikasi ulang tekait kabar 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Desakan ini disampaikan Politisi Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan terkait video TKA China yang menjadi perbincangan netizen. "Saya sudah chat ke Kapolri, dan beliau sudah respons. Intinya, saya menyampaikan kebingungan publik atas informasi bias Kapolda Sultra terkait kedatangan TKA dan meminta agar Polri untuk klarifikasi ulang kebenaran situasi di Sultra," tulis politisi Demokrat ini di akun Twitter, Selasa (17/3). Menurut Hinca, dalam situasi seperti saat ini, di tengah merebaknya penyebaran virus corona (Cavid-19), masyarakat wajib mendapatkan informasi yang benar. Hinca melanjutkan, permintaannya itu sudah direspons Kapolri. Kapolri kata dia melakukan klarifikasi ulang. Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Merdisyam sebelumnya mengatakan bahwa ke-49 WNA China dipastikan bukan baru datang dari negeri tirai bambu, melainkan baru datang dari Jakarta setelah mengurus dokumen-dokumen perpanjangan visa masa kerja. Namun demikian, pernyataan ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi. Secara detail, Saemu Alwi menyebut ada sebanyak 49 WNA yang masuk ke Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Minggu malam (15/3). Namun, dia membantah bahwa mereka adalah pekerja yang mengurus perpanjangan visa kerja. "Kalau mereka urus perpanjangan kerja harus melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di daerah, tapi kita tidak pernah keluarkan, saya juga sudah melakukan pengecekan di kementerian tapi data mereka tidak ada," ujarnya kepada wartawan. Seharusnya, lanjut Saemu Alwi, para pekerja tersebut tidak diperkenankan masuk. Ini lantaran ada imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Februari 2020 lalu untuk tidak memberi izin bagi pekerja dari China masuk Indonesia, termasuk di Sultra. "Jika mereka pekerja baru, maka seharusnya datanya ada di pusat, tapi faktanya mereka tidak punya data sama sekali sebagai pekerja," terang Saemu Alwi.