HMI Sumut:Gubsu Jangan Tempatkan Kadis Rangkap Jabatan jadi Pjs Bupati dan Wali Kota

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak memilih kadis yang rangkap jabatan menjadi Pjs Bupati maupun Wali Kota. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi melalui keterangan tertulis pada Kamis (24/9/2020) malam. "Dari nama-nama yang beredar, ada Kadis yang rangkap jabatan yang masuk daftar Pjs Wali Kota dan Bupati. Walaupun belum terkonfirmasi, karena sampai hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak Gubernur, tapi kami meminta agar siapapun Kadis yang sudah rangkap jabatan, jangan sampai jadi Pjs lagi," kata Hasbi. "Yang saya tau ya Kadis yang rangkap itu pak Ismail Sinaga, beliau itu Kadisdukcapil sekaligus Plt di BPKAD, kemudian pak Irman, Kepala Balitbang yang juga Plt di Kadiskominfo. Nama-nama ini sebagai contoh saja, ada beberapa lagi yang rangkap jabatan. Harapannya agar tidak jadi Pjs," tambahnya. Lanjut Hasbi, dalam pemilihan Pjs juga harus sesuai dengan golongannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disampaikannya karena mendengar ada calon Pjs yang belum sesuai golongan. "Setau saya Kadis-Kadis itu kan golongan II A, minimal yang setingkat Kadis lah yang jadi Pjs. Saya dengar ada yang II B juga yang akan dijadikan Pjs, saya fikir jangan dulu," ucap Hasbi. Hasbi menyampaikan hal ini menjadi perhatiannya untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Kata Hasbi, orang-orang yang dijadikan Pjs harus bisa fokus dengan tidak banyak merangkap jabatan. "Ini kan momentum Pilkada serentak, Sumut bahkan menjadi daerah yang paling banyak melakukan Pilkada. Untuk itu kita harap hadir Pjs-Pjs yang fokus dan tentu bisa menjalankan hal ini dengan sebaik-baiknya," terang pria yang sering disebut AHS ini.[R]

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak memilih kadis yang rangkap jabatan menjadi Pjs Bupati maupun Wali Kota. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi melalui keterangan tertulis pada Kamis (24/9/2020) malam. "Dari nama-nama yang beredar, ada Kadis yang rangkap jabatan yang masuk daftar Pjs Wali Kota dan Bupati. Walaupun belum terkonfirmasi, karena sampai hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak Gubernur, tapi kami meminta agar siapapun Kadis yang sudah rangkap jabatan, jangan sampai jadi Pjs lagi," kata Hasbi. "Yang saya tau ya Kadis yang rangkap itu pak Ismail Sinaga, beliau itu Kadisdukcapil sekaligus Plt di BPKAD, kemudian pak Irman, Kepala Balitbang yang juga Plt di Kadiskominfo. Nama-nama ini sebagai contoh saja, ada beberapa lagi yang rangkap jabatan. Harapannya agar tidak jadi Pjs," tambahnya. Lanjut Hasbi, dalam pemilihan Pjs juga harus sesuai dengan golongannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disampaikannya karena mendengar ada calon Pjs yang belum sesuai golongan. "Setau saya Kadis-Kadis itu kan golongan II A, minimal yang setingkat Kadis lah yang jadi Pjs. Saya dengar ada yang II B juga yang akan dijadikan Pjs, saya fikir jangan dulu," ucap Hasbi. Hasbi menyampaikan hal ini menjadi perhatiannya untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Kata Hasbi, orang-orang yang dijadikan Pjs harus bisa fokus dengan tidak banyak merangkap jabatan. "Ini kan momentum Pilkada serentak, Sumut bahkan menjadi daerah yang paling banyak melakukan Pilkada. Untuk itu kita harap hadir Pjs-Pjs yang fokus dan tentu bisa menjalankan hal ini dengan sebaik-baiknya," terang pria yang sering disebut AHS ini.