Ikrimah Hamidy/RMOLSumut

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim meski ia pernah mengaku mengetahui transaksi uang dalam proyek PLTU Riau-1. Tetapi KPK menilai hal ini adalah bukti namun luput dari pertimbangan hakim di persidangan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Ikrimah Hamidy menyebut hal ini memang sulit dibuktikan jika yang bersangkutan tidak mengucapkannya.

“Bicara masalah Sofyan Basir, yang dianggap KPK tau ada praktek suap, ini sulit dibuktikan selama tidak diucapkan langsung oleh yang bersangkutan. Makanya dia tidak terkena delik ini,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut.

Menurut Ikrimah pimpinan BUMN ada partai politik yang mensponsorinya sebagai bagian dari politik.

“Kalau bicara pimpinan BUMN, biasanya ada parpol yang mengendorse nya sebagai bagian dari deal politik. Hampir semua pimpinan BUMN atau di komisarisnya, “bau” parpolnya terasa. Makanya ketika menjabat, lingkungan pergaulan bisnisnya akan diramaikan dgn aktivis parpol tersebut,” ujarnya.

Ikrimah menuturkan dalam proses pengadaan barang dan jasa atau proyek, biasanya bayaran atau keuntungan yang didapat modelnya bisa banyak. Ada yang di depan, ada di belakang. Setelah kerjaan selesai, ada dalam bentuk kerjaan yang diambil atau bahkan ditukar dengan jabatan.

“Makanya, proses pembuktian korupsi tidak mudah. Kita menghormati putusan hakim. Namun dengan proses pemberantasan korupsi seperti sekarang ini menurut saya, seperti pemadam kebakaran saja bahkan jadi entertainmen politik. Siapa yang apes atau jadi target operasi,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here