Inflasi Sumatera Utara (Sumut) yang sempat menyentuh 4,79 persen pada Juni 2026 kini turun menjadi 2,71 persen pada September 2026. Meski kembali masuk rentang sasaran nasional, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menunjukkan, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Setelah berada di angka 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli, kemudian 3,23 persen pada Agustus, hingga mencapai 2,71 persen pada September 2026.
Angka tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution mengklaim penurunan tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah pengendalian harga. Di antaranya pemantauan pasokan dan distribusi pangan, operasi pasar, Gerakan Pasar Murah, serta peningkatan produksi sejumlah komoditas pertanian.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan terdapat 19 program dan kegiatan yang dijalankan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Program tersebut antara lain pemantauan rantai pasok, integrasi data stok pangan, pengawasan harga beras, operasi pasar ayam, pengendalian harga cabai merah, hingga peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih.
Pemprov Sumut juga melakukan intervensi stabilisasi harga di sejumlah daerah, termasuk Kota Medan, serta memperkuat pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
"Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.
Namun, penurunan inflasi belum otomatis menggambarkan membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga. Sebab, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ditentukan oleh pendapatan dan daya beli.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, menilai penurunan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen merupakan perkembangan positif. Meski demikian, capaian tersebut perlu diikuti langkah nyata untuk memperkuat daya beli masyarakat.
"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.
Asyari mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka inflasi. Stabilitas harga harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan kemampuan ekonomi rumah tangga yang tetap terjaga.
"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
Tantangan berikutnya adalah menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Nataru. Berdasarkan catatan BPS, Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi cukup tinggi.
Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98 persen, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66 persen.
Asyari berharap Bobby Nasution memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memastikan ketersediaan bahan pokok, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membenahi distribusi pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan akhir tahun.
Selain tekanan harga, kondisi konsumsi masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski secara tahunan masih tumbuh 5,04 persen.
Kondisi ini menunjukkan pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Evan mengatakan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Pemerintah juga perlu memastikan produksi pangan, distribusi, dan ketersediaan pasokan berjalan baik.
"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.
Pemprov Sumut sendiri telah menyusun strategi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan. Jangka pendek difokuskan pada ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Jangka menengah diarahkan pada penguatan produksi, logistik, dan distribusi pangan. Sedangkan jangka panjang menargetkan kemandirian pangan dan energi.
Dengan penurunan inflasi yang sudah terjadi, pekerjaan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka 2,71 persen. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama ketika kebutuhan rumah tangga berpotensi meningkat menjelang akhir tahun. 