Ini 4 Syarat Agar FPKS DPRD Sumut Dukung Edy Rahmayadi Terapkan New Normal

lrmol] Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menegaskan pihaknya akan tetap menolak usulan Gubernur Sumatera Utara untuk menerapkan new normal di Sumatera Utara. Hal ini mereka sampaikan mengingat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah mengirimkan usulan draft pelaksanaan new normal ke Pemerintah Pusat. "Fraksi PKS hingga saat ini menilai kita belum bisa menerapkan new normal," kata Wakil Ketua FPKS DPRD Sumut, Hendro Susanto dalam pertemuan dengan wartawan, Rabu (1/7). Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Fraksi PKS lainnya seperti Abdul Rahim, Hariyanto dan Dedi Iskandar. Hendro menjelaskan, alasan mereka menolak penerapan new normal saat ini karena kondisi penanggulangan yang belum maksimal. Masih banyak persoalan mulai dari penganggaran hingga penanganan covid, yang ujungnya membuat angka peningkatan orang terinfeksi terus meningkat. "Kita melihat bahwa peningkatan ini justru terjadi saat mulai adanya pelonggaran-pelonggaran jelang new normal," ujarnya. Fraksi PKS menurutnya akan sepakat dalam penerapan new normal jika 4 syarat mampu dipenuhi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Pertama yakni laju kasus baru harus sudah turun signifikan, indikasinya minimal dalam 14 hari hanya 1 kasus bertambah. Kedua, harus punya kemampuan dalam mendeteksi pihak-pihak yang menjadi populasi beresiko baik orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan lainnya. Ketiga, kecepatan dalam melayani rapid test harus memadai. Artinya tidak ada penumpukan antrian minimal hingga 1 bulan kedepan. Keempat, seluruh pihak mampu menerapkan protokol kesehatan. "Artinya kalau ada lonjakan semua siap, medis siap, APD tersedia, dan lainnya. Karena sampai saat ini dari kunnungan kami ke daerah ini masih belum siap," pungkasnya.[R]

lrmol] Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menegaskan pihaknya akan tetap menolak usulan Gubernur Sumatera Utara untuk menerapkan new normal di Sumatera Utara. Hal ini mereka sampaikan mengingat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah mengirimkan usulan draft pelaksanaan new normal ke Pemerintah Pusat. "Fraksi PKS hingga saat ini menilai kita belum bisa menerapkan new normal," kata Wakil Ketua FPKS DPRD Sumut, Hendro Susanto dalam pertemuan dengan wartawan, Rabu (1/7). Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Fraksi PKS lainnya seperti Abdul Rahim, Hariyanto dan Dedi Iskandar. Hendro menjelaskan, alasan mereka menolak penerapan new normal saat ini karena kondisi penanggulangan yang belum maksimal. Masih banyak persoalan mulai dari penganggaran hingga penanganan covid, yang ujungnya membuat angka peningkatan orang terinfeksi terus meningkat. "Kita melihat bahwa peningkatan ini justru terjadi saat mulai adanya pelonggaran-pelonggaran jelang new normal," ujarnya. Fraksi PKS menurutnya akan sepakat dalam penerapan new normal jika 4 syarat mampu dipenuhi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Pertama yakni laju kasus baru harus sudah turun signifikan, indikasinya minimal dalam 14 hari hanya 1 kasus bertambah. Kedua, harus punya kemampuan dalam mendeteksi pihak-pihak yang menjadi populasi beresiko baik orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan lainnya. Ketiga, kecepatan dalam melayani rapid test harus memadai. Artinya tidak ada penumpukan antrian minimal hingga 1 bulan kedepan. Keempat, seluruh pihak mampu menerapkan protokol kesehatan. "Artinya kalau ada lonjakan semua siap, medis siap, APD tersedia, dan lainnya. Karena sampai saat ini dari kunnungan kami ke daerah ini masih belum siap," pungkasnya.