Ini Catatan Pansus Covid-19 DPRD Sumut Soal Refocussing Anggaran Tahap I

Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut menyampaikan beberapa catatan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait pelaksanaan refocussing tahap I APBD Provinsi Sumut tahun 2020 di Aula DPRD Sumut, Senin (03/08/2020). Dihadapan wartawan, Wakil ketua pansus Ahmad Hadian, S.Pd.I menyampaikan tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian dan pengawasan Pansus Covid terkait pelaksaan refocussing tahap I APBD Sumut. Pertama, dalam pelaksanaan belanja bidang kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, Pansus Covid membuat beberapa catatan berdasarkan hasil kunjungan kerja. Adapun yang menjadi perhatian diantaranya polemik yang melibat beberapa rumah sakit rujukan Covid-19, infrastuktur dan sarana penunjang lainnya di rumah sakit kurang memadai, jumlah dan kapasitas uji laboratorium dan alat PCR masih sangat terbatas, serta belum adanya strategi khusus untuk menekan peningkatan jumlah kasus yang cenderung semakin meningkat. “Oleh karena itu, Pansus Covid-19 meminta kepada Gubernur dan GTPP Sumut untuk mempertimbangkan kembali secara masak dalam mempersiapkan pemberlakuan kehidupan new normal bagi masyarakat Sumut. Selain itu, kami meminta kepada Gubernur agar refocussing tahap II fokus pada bidang kesehatan seperti pembelian ala-alat kesehatan khususnya PCR dan pengadaan APD. Disamping itu juga fokus padat karya untuk mendorong penataan ekonomi.” ujar Hadian Kedua, dalam pelaksanaan pengadaan jaring pengaman sosial (JPS), pansus Covid-19 telah menemukan berbagai penyimpangan dalam program JPS khususnya dalam hal pengadaan dan penyaluran paket sembako. “Kami juga menilai GTPP salah kaprah terkait porsi refocussing tahap I, dimana alokasi anggaran untuk JPS jauh lebih besar ketimbangan alokasi untuk kesehatan yang terlalu kecil, padahal di Sumut tidak pernah diterapkan PSBB.” kata Hadian. Berdasarkan catatan tersebut, pansus Covid-19 menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu agar program JPS tahap kedua tidak lagi berupa paket sembako namun berupa uang yang langsung diterima masyarakat serta meminta GTPP Sumut agar sebelum menyalurkan JPS tahap kedua terlebih dahulu menyikronkan data penerima manfaat dengan kabupaten kota dan data penerima tersebut hendaknya hasil pendataan dari tingkat dusun/lingkungan. Terakhir, dalam pelaksanaan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, Pansus Covid menyoroti bahwa GTPP Provsu saat ini belum memiliki data valid terkait jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak Covid-19. Selain itu, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi pada refocussing tahap pertama dan minimnya koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha di Sumut masih menjadi permasalahan utama saat ini. “GTPP harus mengalokasikan secara khusus pada refocussing tahap ke II pos anggaran bidang penanganan dampak ekonomi dan stimulus terhadap pelaku usaha sumut.” ujar politisi asal PKS ini. “Diperhatikan juga agar penyaluran stimulus ekonomi tersebut dilakukan secara terencana, terukur, dan terevaluasi.” pungkasnya.[R]

Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut menyampaikan beberapa catatan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait pelaksanaan refocussing tahap I APBD Provinsi Sumut tahun 2020 di Aula DPRD Sumut, Senin (03/08/2020). Dihadapan wartawan, Wakil ketua pansus Ahmad Hadian, S.Pd.I menyampaikan tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian dan pengawasan Pansus Covid terkait pelaksaan refocussing tahap I APBD Sumut. Pertama, dalam pelaksanaan belanja bidang kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, Pansus Covid membuat beberapa catatan berdasarkan hasil kunjungan kerja. Adapun yang menjadi perhatian diantaranya polemik yang melibat beberapa rumah sakit rujukan Covid-19, infrastuktur dan sarana penunjang lainnya di rumah sakit kurang memadai, jumlah dan kapasitas uji laboratorium dan alat PCR masih sangat terbatas, serta belum adanya strategi khusus untuk menekan peningkatan jumlah kasus yang cenderung semakin meningkat. “Oleh karena itu, Pansus Covid-19 meminta kepada Gubernur dan GTPP Sumut untuk mempertimbangkan kembali secara masak dalam mempersiapkan pemberlakuan kehidupan new normal bagi masyarakat Sumut. Selain itu, kami meminta kepada Gubernur agar refocussing tahap II fokus pada bidang kesehatan seperti pembelian ala-alat kesehatan khususnya PCR dan pengadaan APD. Disamping itu juga fokus padat karya untuk mendorong penataan ekonomi.” ujar Hadian Kedua, dalam pelaksanaan pengadaan jaring pengaman sosial (JPS), pansus Covid-19 telah menemukan berbagai penyimpangan dalam program JPS khususnya dalam hal pengadaan dan penyaluran paket sembako. “Kami juga menilai GTPP salah kaprah terkait porsi refocussing tahap I, dimana alokasi anggaran untuk JPS jauh lebih besar ketimbangan alokasi untuk kesehatan yang terlalu kecil, padahal di Sumut tidak pernah diterapkan PSBB.” kata Hadian. Berdasarkan catatan tersebut, pansus Covid-19 menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu agar program JPS tahap kedua tidak lagi berupa paket sembako namun berupa uang yang langsung diterima masyarakat serta meminta GTPP Sumut agar sebelum menyalurkan JPS tahap kedua terlebih dahulu menyikronkan data penerima manfaat dengan kabupaten kota dan data penerima tersebut hendaknya hasil pendataan dari tingkat dusun/lingkungan. Terakhir, dalam pelaksanaan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, Pansus Covid menyoroti bahwa GTPP Provsu saat ini belum memiliki data valid terkait jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak Covid-19. Selain itu, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi pada refocussing tahap pertama dan minimnya koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha di Sumut masih menjadi permasalahan utama saat ini. “GTPP harus mengalokasikan secara khusus pada refocussing tahap ke II pos anggaran bidang penanganan dampak ekonomi dan stimulus terhadap pelaku usaha sumut.” ujar politisi asal PKS ini. “Diperhatikan juga agar penyaluran stimulus ekonomi tersebut dilakukan secara terencana, terukur, dan terevaluasi.” pungkasnya.