Inisiator Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi: Pecat Moeldoko Perusuh Demokrasi

Nama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dinilai menjadi sosok sentral dibalik kekisruhan politik pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit.

Karena itu, mantan Panglima TNI tersebut dinilai tidak layak lagi menjabat Kantor Staf Presiden (KSP) karena keberadaannya justru akan menyeret lingkaran istana dalam kisruh yang terjadi. Karena itu, Presiden Joko Widodo harus segera mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala KSP.

"Presiden Joko Widodo harus mencopot orang yang memicu kekisruhan di Indonesia," kata Inisiator Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, CP Nainggolan saat memberikan keterangan pers di Medan, Jumat (12/3).

CP Nainggolan mengatakan, presiden Joko Widodo selaku kepala negara tidak boleh mendiamkan persoalan ini. Sebab, sorotan tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari dunia internasional yang rawan menilai Indonesia tidak mampu menunjukkan contoh demokrasi yang baik.

"Presiden tidak boleh bersikap diam atas persoalan ini. Meskipun pada sisi lain dalam memproses soal KLB, pemerintah harus bersikap netral," tegasnya.

Diketahui, kekisruhan politik pasca KLB Demokrat Sibolangit masih terus menjadi topik pembicaraan politik di Indonesia. Bukan hanya dari kalangan internal kader Demokrat, namun masyarakat dari luar kader juga menyoroti persoalan yang menurut mereka menciderai nilai demokrasi tersebut.