Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penggunaan gedung pertunjukan Taman Budaya Medan masih didalami Inspektorat Kota Medan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menyatakan akan menindak tegas pegawai yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, mengatakan pihaknya tidak ingin praktik pungli terjadi di lingkungan Taman Budaya. Jika ditemukan pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar, tindakan tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berkomitmen menolak pungli. Kami tidak ingin ada pungli di Taman Budaya. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan kita tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Barli melalui sambungan telepon, Jumat, 13 November 2026.
Barli menjelaskan, dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan yang menjadi perhatian saat sidak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 9 November 2026 masih dalam proses pendalaman oleh Inspektorat.
Di tengah persoalan tersebut, muncul pula kasus penarikan Ismail, salah seorang petugas kebersihan Taman Budaya Medan. Namun, Barli menegaskan penarikan itu tidak berkaitan dengan sidak Wali Kota karena sudah dilakukan perusahaan vendor sebelum sidak berlangsung.
Menurutnya, penarikan Ismail merupakan kewenangan CV Royal Deli selaku perusahaan penyedia tenaga outsourcing yang mempekerjakannya.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CV Royal Deli Nomor 06/11/2026/09, perusahaan melakukan pemeriksaan internal terhadap lima pekerja outsourcing pada 6 November 2026. Mereka terdiri atas tiga petugas kebersihan dan dua petugas keamanan.
Pemeriksaan dilakukan setelah pengawas perusahaan menerima pengaduan dari pengunjung, seniman hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 5 November 2026 terkait dugaan pengutipan uang parkir berulang kali di kawasan Taman Budaya Medan.
Dalam evaluasi tersebut, perusahaan mengingatkan seluruh pekerja agar menjalankan tugas sesuai penempatan dan ketentuan yang berlaku. Ismail kemudian ditarik dari lokasi penugasan. Hasil pemeriksaan itu juga dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. 