IPW Sebut Konflik Internal KPK Berbahaya Bagi Masa Depan Pemberantasan Korupsi

RMOLSumut. Indikasi terpecahnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai terdengar sejak awal Januari tahun ini, dan semakin parah menjelang pemilihan umum (pemilu) khususnya pilpres.

Dengan kondisi ini para komisioner KPK dinilai tidak bertindak tegas, bahkan ikut memihak salah satu kelompok yang terpecah dalam kondisi tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Police Watch, Neta S. Pane dalam Indonesiawi Talkshow di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5).

"Ya sebenarnya indikasi cakar-cakaran di intenal KPK itu sudah kita dengar sejak awal Januari dan itu makin parah menjelang pilpres. Dan sayangnya, komisioner tuh para komisioner tidak bertindak tegas dan membiarkan bahkan ikut-ikutan berpihak," paparnya.

Hal itu kata dia, menyebabkan situasi internal KPK semakin memanas dan jika dibiarkan akan menurunkan kinerja profesional dari KPK itu sendiri, terlebih berdasar data yang dihimpunnya, sejak Januari hingga bulan April 2019, rata-rata KPK telah menangkap rata-rata partai koalisi pendukung capres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

"Jika dibiarkan terus kita tidak bisa berharap banyak pada KPK mereka bisa profesional dalam memberantas korupsi di negeri ini ya, apalagi data kita dari Januari sampai bulan kemarin sebagian besar sasaran mereka adalah partai-partai pendukung 01, memangnya 02 partai-partainya enggak ada yang korupsi? Kan itu jadi pertanyaan kita. Di sinilah yang kita lihat berbahaya kalau ini dibiarkan," tegasnya.

Kekhawatiran lain, imbuhnya adalah adanya balas dendam, ketika capres 01 Jokowi-Maruf berkuasa yang memungkinkan adanya pembersihan korupsi terhadap kubu capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Kalau nanti kemudian 01 berkuasa kemudian dilakukan pembersihan di KPK kan bukan mustahil 01 melakukan hal yang sama juga terhadap pendukung 02 sehingga ada semacam aksi balas dendam. Nah ini sangat berbahaya," paparnya.

Kondisi tersebut kata Neta, sebaiknya jangan dibiarkan. Dengan ini DPR dan pemerintah baru diharapkan mampu mengevaluasi KPK.

"Ini tidak boleh dibiarkan, makanya kita berharap DPR yang baru terbentuk nanti kemudian pemerintahan baru harus segera mengevaluasi KPK, harus ada jaminan bahwa KPK tuh benar-benar independen, punya integritas dalam memberantas korupsi di negeri ini," tandasnya. [krm/rmol]

RMOLSumut. Indikasi terpecahnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai terdengar sejak awal Januari tahun ini, dan semakin parah menjelang pemilihan umum (pemilu) khususnya pilpres.

Dengan kondisi ini para komisioner KPK dinilai tidak bertindak tegas, bahkan ikut memihak salah satu kelompok yang terpecah dalam kondisi tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Police Watch, Neta S. Pane dalam Indonesiawi Talkshow di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5).

"Ya sebenarnya indikasi cakar-cakaran di intenal KPK itu sudah kita dengar sejak awal Januari dan itu makin parah menjelang pilpres. Dan sayangnya, komisioner tuh para komisioner tidak bertindak tegas dan membiarkan bahkan ikut-ikutan berpihak," paparnya.

Hal itu kata dia, menyebabkan situasi internal KPK semakin memanas dan jika dibiarkan akan menurunkan kinerja profesional dari KPK itu sendiri, terlebih berdasar data yang dihimpunnya, sejak Januari hingga bulan April 2019, rata-rata KPK telah menangkap rata-rata partai koalisi pendukung capres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

"Jika dibiarkan terus kita tidak bisa berharap banyak pada KPK mereka bisa profesional dalam memberantas korupsi di negeri ini ya, apalagi data kita dari Januari sampai bulan kemarin sebagian besar sasaran mereka adalah partai-partai pendukung 01, memangnya 02 partai-partainya enggak ada yang korupsi? Kan itu jadi pertanyaan kita. Di sinilah yang kita lihat berbahaya kalau ini dibiarkan," tegasnya.

Kekhawatiran lain, imbuhnya adalah adanya balas dendam, ketika capres 01 Jokowi-Maruf berkuasa yang memungkinkan adanya pembersihan korupsi terhadap kubu capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Kalau nanti kemudian 01 berkuasa kemudian dilakukan pembersihan di KPK kan bukan mustahil 01 melakukan hal yang sama juga terhadap pendukung 02 sehingga ada semacam aksi balas dendam. Nah ini sangat berbahaya," paparnya.

Kondisi tersebut kata Neta, sebaiknya jangan dibiarkan. Dengan ini DPR dan pemerintah baru diharapkan mampu mengevaluasi KPK.

"Ini tidak boleh dibiarkan, makanya kita berharap DPR yang baru terbentuk nanti kemudian pemerintahan baru harus segera mengevaluasi KPK, harus ada jaminan bahwa KPK tuh benar-benar independen, punya integritas dalam memberantas korupsi di negeri ini," tandasnya. [krm/rmol]