Jaminan Sosial Institute (JAMSOS Institute) mengusulkan agar pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy William Sinaga, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama akibat perusahaan tutup.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam aturan itu, dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah dengan masa transisi hingga Oktober 2027.
Namun, Andy menyarankan pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mengelola dana tersebut. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman, infrastruktur, dan kapasitas dalam mengelola dana jaminan sosial berskala besar.
"Daripada pemerintah membuat lembaga baru, kami menyarankan agar Dana Cadangan Pesangon tersebut dikelola BPJS Ketenagakerjaan," ujar Andy yang juga Wakil Ketua Umum PP Federasi Serikat Pekerja Penerbitan, Percetakan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPPMI KSPSI).
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah berpengalaman mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS), termasuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Karena itu, pemerintah cukup menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan penugasan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Andy juga menilai kapasitas keuangan BPJS Ketenagakerjaan memadai, dengan total aset yang disebutnya saat ini mencapai sekitar Rp900 triliun. Selain itu, lembaga tersebut memiliki mekanisme pengawasan yang melibatkan sejumlah institusi negara, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan.
Menurutnya, pengelolaan Dana Cadangan Pesangon membutuhkan lembaga negara yang kredibel, berpengalaman, serta memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar hak pekerja terlindungi.
"Pengelolaan Dana Cadangan harus dilakukan oleh lembaga negara yang kredibel dan akuntabel. Saya menyarankan Presiden menugaskan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon tersebut," pungkasnya.