Jangan Sampai Kebijakan Jokowi Picu Diskriminasi Bagi Pelanggan PLN Meteran Token

Masyarakat pengguna PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA dipastikan mendapatkan keringanan beban dengan kebijakan terbaru presiden Jokowi yang menggratiskan iuran PLN 450 VA dan diskon 50 persen bagi pengguna 900 VA hingga Juni 2020. Akan tetapi, kebijakan ini dapat memicu diskriminasi bagi pelanggan yang menggunakan daya tersebut namun sistem meterannya sudah menggunakan token (voucher) yang dibeli secara berkala. "Teknis untuk mendapatkan diskon bagi pengguna 900 VA dengan token seharusnya bisa dijelaskan PLN, atau pemerintah," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/4). Gunawan meyakini, pada dasarnya masyarakat menyambut baik dengan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hanya saja, masyarakat yang terlanjur menggunakan Token akan merasa tidak mendapatkan hak yang sama. "Ini wajar, karena seharusnya saat pemerintah memberikan diskon 50% itu berlaku umum tanpa pilih kasih. Antara yang bayar bulanan, atau bayar sesuai penggunaan melalui voucher (Token)," ujarnya. Apalagi, sebelumnya PLN memiliki program diskon 50% bagi masyarakat yang menaikkan dayanya. Dari 450 VA ke 900 VA, maupun dari 900 VA ke 1300 VA. Program tersebut mampu menjaring minat masyarakat, tetapi PLN memberikan meteran yang menggunakan token. "Jika berkaca pada kondisi sekarang, mereka yang menggunakan daya 900 dan pakai token jelas mereka membutuhkan penjelasan bagaimana cara mendapatkan diskon 50% sesuai arahan pak Jokowi tersebut. Kalau dari sisi PLN nya, jelas token membuat PLN akan bisa melakukan efisiensi. Mulai dari mengurangi tugas pencatat, tenaga kerja yang menghitung tagihan hingga tidak harus melakukan pemutusan saat terjadi gagal bayar," pungkasnya.[R]

Masyarakat pengguna PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA dipastikan mendapatkan keringanan beban dengan kebijakan terbaru presiden Jokowi yang menggratiskan iuran PLN 450 VA dan diskon 50 persen bagi pengguna 900 VA hingga Juni 2020. Akan tetapi, kebijakan ini dapat memicu diskriminasi bagi pelanggan yang menggunakan daya tersebut namun sistem meterannya sudah menggunakan token (voucher) yang dibeli secara berkala. "Teknis untuk mendapatkan diskon bagi pengguna 900 VA dengan token seharusnya bisa dijelaskan PLN, atau pemerintah," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/4). Gunawan meyakini, pada dasarnya masyarakat menyambut baik dengan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hanya saja, masyarakat yang terlanjur menggunakan Token akan merasa tidak mendapatkan hak yang sama. "Ini wajar, karena seharusnya saat pemerintah memberikan diskon 50% itu berlaku umum tanpa pilih kasih. Antara yang bayar bulanan, atau bayar sesuai penggunaan melalui voucher (Token)," ujarnya. Apalagi, sebelumnya PLN memiliki program diskon 50% bagi masyarakat yang menaikkan dayanya. Dari 450 VA ke 900 VA, maupun dari 900 VA ke 1300 VA. Program tersebut mampu menjaring minat masyarakat, tetapi PLN memberikan meteran yang menggunakan token. "Jika berkaca pada kondisi sekarang, mereka yang menggunakan daya 900 dan pakai token jelas mereka membutuhkan penjelasan bagaimana cara mendapatkan diskon 50% sesuai arahan pak Jokowi tersebut. Kalau dari sisi PLN nya, jelas token membuat PLN akan bisa melakukan efisiensi. Mulai dari mengurangi tugas pencatat, tenaga kerja yang menghitung tagihan hingga tidak harus melakukan pemutusan saat terjadi gagal bayar," pungkasnya.