Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

\"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional,\" kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).

Menurutnya, keputusan Jokowi merangkul Gerindra serta memberi tempat di kabinet dimaknakan dalam konsolidasi ideologi, politik, dan pemerintahan. Hal ini mencerminkan bekerjanya semangat rekonsiliasi guna memperkuat pemerintahan.

Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.

\"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional,\" tegasnya.

Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.

“Berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik, sehingga rakyat memiliki gambaran, kebijakan politik mana yang lebih baik antara the ruling party dan the opponent party. Kebijakan alternatif penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi,\" tandasnya.[R]

" itemprop="description"/> Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.

\"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional,\" tegasnya.

Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.

"/> Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.

\"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional,\" tegasnya.

Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.

"/>

Jokowi Gandeng Gerindra, PDIP: Selamat Datang Di Kabinet Gotong Royong

LAPORAN : Jonris Purba

Selasa, 22 Oktober 2019 | 00:36

Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).

Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," tegasnya.

Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.

Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," tegasnya.

Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.