Jokowi Minta Tiga Periode, Hasto: Ada Menteri yang Katakan Berdasar Big Data

Kabar adanya rumor Presiden Joko Widodo meminta perpanjangan masa jabatan bukanlah isapan jempol semata.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa ada seorang menteri yang mengatakan permintaan perpanjangan masa jabatan presiden muncul dari "Pak Lurah".

Hasto menceritakan awal mula munculnya cerita perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

"Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/10/2023).

Mendapati adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden itu, lantas Hasto mengonfirmasi kebenaran isu tersebut dari salah seorang menteri di kabinet Indonesia Maju.

Namun, Hasto tidak mengungkapkan siapa menteri tersebut.

Lantas, didapati bahwa keinginan perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul dari sosok Pak Lurah yang disebut-sebut akronim dari Presiden Joko Widodo.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," tegasnya.

Mendengar adanya kabar tersebut, PDIP menolak gagasan perpanjangan masa jabatan presiden, lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," jelasnya.

Pihaknya berani bertanggung jawab atas pernyataan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul dari Pak Lurah.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan YME, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP," jelasnya lagi.

"Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tutupnya.