Nasir Djamil/Net

Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan pergantian terhadap menterinya jika dianggap tidak becus dalam bekerja. Karena itu, Jokowi menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil tak perlu marah-marah jika kinerja para pembantunya tersebut tidak sesuai harapannya.

“Kalau mau reshuffle jangan bilang-bilang atau marah-marah, lakukan saja. Karena, Jokowi Presiden bukan pengamat politik,” kata Nasir dilansir RMOL, Senin (29/6).

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memecat pembantunya yang tidak becus dalam menghadapi situasi krisis saat ini, pandemik Covid-19. Sehingga tidak perlu marah-marah. Jelas Nasir yang juga anggota DPR ini, masyarakat butuh tidankan nyata, bukan marah-marah.

“Kekuasaannya sangat besar untuk mengganti menteri yang berkinerja tidak sesuai dengan visi dan misi Jokowi dan Maruf Amin,” katanya.

Nasir menambahkan dengan memunculkan video kemarahan, Jokowi tengah menunjukkan kelemahannya di hadapan publik lantaran tidak dapat mengawasi kinerja kabinetnya.

“Marah-marah justru menunjukkan kelemahan Jokowi yang tidak mampu mengontrol pembantunya,” tutupnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here