Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hafalan maupun slogan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat, termasuk pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan mengambil kebijakan.
Hal tersebut ditegaskan Pengamat Politik, Jonathan Dwi Saputra Tumanggor, saat berbicara pada kegiatan “Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan Anggota DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selasa, 10 November 2026.
Dalam pemaparannya, Jonathan menyoroti masih adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan realitas kehidupan masyarakat. Mulai dari ketimpangan sosial, diskriminasi, persoalan kebebasan beragama hingga kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial.
Salah satu persoalan yang disorotinya adalah pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, prinsip keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk warga di wilayah Papua.
Jonathan juga mengingatkan bahwa persatuan dalam bingkai Pancasila tidak boleh dimaknai sebagai keharusan bagi masyarakat untuk selalu sepakat dengan pemerintah. Sebaliknya, kritik, perbedaan pendapat dan keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
"Pancasila bukan hanya untuk mengatur bagaimana rakyat berperilaku, tetapi juga menjadi batas agar kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Jangan hanya masyarakat yang dituntut mengamalkan Pancasila, pemerintah juga harus menjalankan nilai-nilai tersebut," tegasnya.
Ia menilai, masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pengawasan publik, penyampaian aspirasi hingga mengingatkan penguasa ketika kebijakannya tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk tanggung jawab warga negara.
Menurut Jonathan, implementasi Pancasila harus berjalan dua arah. Masyarakat dituntut mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, sementara pemerintah wajib memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan, kesetaraan dan kepentingan rakyat.
Menutup pemaparannya, Jonathan menegaskan bahwa mencintai Indonesia tidak berarti harus selalu membenarkan setiap kebijakan pemerintah.
“Justru, keberanian menyampaikan kritik, mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan negara,” demikian Jonathan Tumanggor.