Kadis Pendidikan Mundur, Ombudsman Sumut: Transisi Pejabat Jangan Sampai Ganggu Persiapan PPDB

Pengunduran diri Prof Dr Syaifuddin dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara mendapat respon dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Proses transisi pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan diharapkan tidak mengganggu berbagai agenda tahun pendidikan di Sumatera Utara terutama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 yang tinggal dalam hitungan bulan.

"Kita berharap transisi pejabat tidak sampai mengganggu persiapan agenda PPDB tersebut. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ditangan pejabat definitif saja pelaksanaan PPDB online banyak masalah. Bahkan masalahnya lebih pelik dibanding tahun pertama PPDB secara online," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Selasa (8/2/2022).

Abyadi yang kerap menyoroti pelaksanaan PPDB di Sumatera Utara ini menjelaskan, proses penerimaan peserta didik baru merupakan proses yang tidak mudah. Banyak sekali hal-hal teknis yang harus dipersiapkan dan seluruh kinerja untuk pelaksanaannya harus sangat detail termasuk seperti menyiapkan aplikasi hingga petugas yang akan menangani.

"Dalam rangka menghadapi PPDB tahun ini, Disdik provinsi harus segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB berdasarkan Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang PPDB, menyiapkan aplikasi yang baik dalam pelaksanaan PPDB secara daring, dan sebagainya," ujar Abyadi.

Atas dasar inilah kata Abyadi, persiapan untuk pelaksanaan PPDB harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan untuk mencari sosok pejabat yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk itu kata Abyadi, Gubernur Sumatera Utara harus benar-benar mengacu pada hasil seleksi. Faktor lain diluar faktor kualitas dan kapasitas sebaiknya dihindari dalam mengangkat Kepala Dinas Pendidikan.

"Tentu harapannya adalah agar Gubsu mencari figur figur yang memiliki kompetensi dalam memimpin perangkat daerah yang mengelola pendidikan ini. Karena Dinas Pendidikan ini merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang paling banyak diakses oleh publik, maka figur yang akan dipilih seharusnya adalah sosok yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Pendidikan," pungkasnya.