Kajian Sosial Budaya Penting Dalam Penyusunan ITMP Danau Toba

Penetapan Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark pada 2 Juli 2020, tentunya menambah nilai unggul dalam rangka pengembangan sektor wisata. Apalagi Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas nasional. Percepatan pegembangan dan strategi untuk menggenjot wisatawan perlu segera dilakukan. Arahan ini disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo saat membuka Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), Kamis (6/8), melalui konferensi video. Rapat diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ria Telaumbanua dari Ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubenur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Adapun peserta rapat lainnya yakni mewakili Kemenparekraf, Kemen PUPR, BKPM dan Bappeda 7 kabupaten sekitar Danau Toba. "Percepatan pengembangan Danau Toba dilakukan dengan penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) melalui P3TB yang rencananya akan diatur dengan Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP) Danau Toba. Dalam rapat ini kita diskusi dan diharapkan masukan terkait penyusunan ITPM," ujar Bambang, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana P3TB. Penyusunan ITMP/Perpres RIDPP, lanjut Bambang, sesuai dengan arahan Presiden RI dan RPJMN 2020-2024 yaitu penetapan target pembangunan pariwisata tahun 2024 yang difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan devisa. Dengan adanya ITMP nantinya diharapkan memudahkan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan. Beberapa lingkup yang diatur dalam ITMP, kata Bambang, berupa visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembagan, rencana aksi, pengembangan kepariwisataan, penugasan kepada Kementerian terkait, Pemprov dan Pemkab terkait. Kemudian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. "Pelaksanaan ITMP yang memuat rencana aksi selama 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp28,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, APBD dan swasta/KPBU," terangnya. Sekdaprov Sumut Sabrina mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang senantiasa memberikan perhatian besar pada pengembangan Danau Toba. Sabrina mengatakan Pemprov Sumut akan selalu mendukung kebijakan pusat yang berkaitan dengan kebaikan Danau Toba. "Namun, dalam pelaksanaan ITMP ini nantinya, saya harapkan jangan melupakan kajian sosial budaya. Kita tentu sepakat setiap wilayah itu punya adat istiadat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan saudara kami di Danau Toba. Jangan nanti program sudah rampung, masyarakat malah protes karena merasa tidak dilibatkan atau tidak ada sosilisasi dan komunikasi," pesannya. Kemudian, Sabrina juga memberi masukan agar diberikan batasan-batasan yang jelas terkait program-program mana saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab. "Sehingga di lapangan, kita tidak ada tunggu-menunggu. Akhirnya, malah tidak ada yang terbangun," katanya.[R]

Penetapan Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark pada 2 Juli 2020, tentunya menambah nilai unggul dalam rangka pengembangan sektor wisata. Apalagi Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas nasional. Percepatan pegembangan dan strategi untuk menggenjot wisatawan perlu segera dilakukan. Arahan ini disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo saat membuka Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), Kamis (6/8), melalui konferensi video. Rapat diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ria Telaumbanua dari Ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubenur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Adapun peserta rapat lainnya yakni mewakili Kemenparekraf, Kemen PUPR, BKPM dan Bappeda 7 kabupaten sekitar Danau Toba. "Percepatan pengembangan Danau Toba dilakukan dengan penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) melalui P3TB yang rencananya akan diatur dengan Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP) Danau Toba. Dalam rapat ini kita diskusi dan diharapkan masukan terkait penyusunan ITPM," ujar Bambang, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana P3TB. Penyusunan ITMP/Perpres RIDPP, lanjut Bambang, sesuai dengan arahan Presiden RI dan RPJMN 2020-2024 yaitu penetapan target pembangunan pariwisata tahun 2024 yang difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan devisa. Dengan adanya ITMP nantinya diharapkan memudahkan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan. Beberapa lingkup yang diatur dalam ITMP, kata Bambang, berupa visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembagan, rencana aksi, pengembangan kepariwisataan, penugasan kepada Kementerian terkait, Pemprov dan Pemkab terkait. Kemudian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. "Pelaksanaan ITMP yang memuat rencana aksi selama 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp28,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, APBD dan swasta/KPBU," terangnya. Sekdaprov Sumut Sabrina mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang senantiasa memberikan perhatian besar pada pengembangan Danau Toba. Sabrina mengatakan Pemprov Sumut akan selalu mendukung kebijakan pusat yang berkaitan dengan kebaikan Danau Toba. "Namun, dalam pelaksanaan ITMP ini nantinya, saya harapkan jangan melupakan kajian sosial budaya. Kita tentu sepakat setiap wilayah itu punya adat istiadat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan saudara kami di Danau Toba. Jangan nanti program sudah rampung, masyarakat malah protes karena merasa tidak dilibatkan atau tidak ada sosilisasi dan komunikasi," pesannya. Kemudian, Sabrina juga memberi masukan agar diberikan batasan-batasan yang jelas terkait program-program mana saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab. "Sehingga di lapangan, kita tidak ada tunggu-menunggu. Akhirnya, malah tidak ada yang terbangun," katanya.