Tersingkirnya sejumlah kader partai akibat masuknya kalangan keluarga istana pada panggung pilkada menguatkan bukti bahwa saat ini kaum oligargi semakin menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Hal ini disampaikan pencetus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr Ahmad Yani dalam diskusi daring ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr. Ahmad Yani’, Kamis (6/8). Hal ini menurutnya menjadi salah satu hal fundamental yang harus dibenahi untuk menyelamatkan Indonesia. "KAMI bergerak mulai dari membenahi apa yang menjadi fondasi paradigma bangsa. Sistem pemilu kita sudah bener nggak, bagaimana mekanisme internal partai, kok kader bisa tersingkir karena ada keluarga dari kekuasaan. Itu yang kita pikirkan," katanya. Ahmad Yani menambahkan, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus maka pertaruhannya adalah kebijakan yang tidak akan berpihak kepada rakyat. Karenanya tidak salah jika sistem pemilihan dikembalikan pada sistem permusyawarahan/perwakilan sebagaimana yang tercantum dalam pancasila sebagai dasar negara. "Karena toh kita bisa melihat, dengan pemilihan langsung seperti saat ini, masyarakat atau pemilih itu hanya dihargai beberapa menit saja. Setelah itu dilupakan," ungkapnya. Pertanyaan lainnya kata Ahmad Yani adalah jika sistem pemilu tetap dipertahankan seperti saat ini boleh kah anak presiden, anak gubernur maupun anak pejabat lainnya ikut kontestasi pemilu. Ia meyakini hal tersebut tetap boleh, namun harus ditunjukkan dengan mekanisme yang benar. "Jangan pakai hak Privileges dong, apa parameter dia dicalonkan, apakah sudah ikut mekanisme. Begitu dong. kalau tidak itu namanya nepotisme, ngapain capek-capek bangun partai, kita beli aja pakai kekuasaan," sindirnya. Dengan banyaknya persoalan yang harus dibenahi, beberapa kalangan tokoh bangsa, politisi, akademisi, kalangan ulama berkumpul untuk memberikan sumbangsih pemikiran dengan membentuk KAMI. Harapannya pemerintah dapat kembali memandang kepentingan rakyat secara menyeluruh.[R]
Tersingkirnya sejumlah kader partai akibat masuknya kalangan keluarga istana pada panggung pilkada menguatkan bukti bahwa saat ini kaum oligargi semakin menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Hal ini disampaikan pencetus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr Ahmad Yani dalam diskusi daring ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr. Ahmad Yani’, Kamis (6/8). Hal ini menurutnya menjadi salah satu hal fundamental yang harus dibenahi untuk menyelamatkan Indonesia. "KAMI bergerak mulai dari membenahi apa yang menjadi fondasi paradigma bangsa. Sistem pemilu kita sudah bener nggak, bagaimana mekanisme internal partai, kok kader bisa tersingkir karena ada keluarga dari kekuasaan. Itu yang kita pikirkan," katanya. Ahmad Yani menambahkan, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus maka pertaruhannya adalah kebijakan yang tidak akan berpihak kepada rakyat. Karenanya tidak salah jika sistem pemilihan dikembalikan pada sistem permusyawarahan/perwakilan sebagaimana yang tercantum dalam pancasila sebagai dasar negara. "Karena toh kita bisa melihat, dengan pemilihan langsung seperti saat ini, masyarakat atau pemilih itu hanya dihargai beberapa menit saja. Setelah itu dilupakan," ungkapnya. Pertanyaan lainnya kata Ahmad Yani adalah jika sistem pemilu tetap dipertahankan seperti saat ini boleh kah anak presiden, anak gubernur maupun anak pejabat lainnya ikut kontestasi pemilu. Ia meyakini hal tersebut tetap boleh, namun harus ditunjukkan dengan mekanisme yang benar. "Jangan pakai hak Privileges dong, apa parameter dia dicalonkan, apakah sudah ikut mekanisme. Begitu dong. kalau tidak itu namanya nepotisme, ngapain capek-capek bangun partai, kita beli aja pakai kekuasaan," sindirnya. Dengan banyaknya persoalan yang harus dibenahi, beberapa kalangan tokoh bangsa, politisi, akademisi, kalangan ulama berkumpul untuk memberikan sumbangsih pemikiran dengan membentuk KAMI. Harapannya pemerintah dapat kembali memandang kepentingan rakyat secara menyeluruh.© Copyright 2024, All Rights Reserved