Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin meminta masyarakat untuk menghentikan berbagai polemik seputar isu ternak babi yang kini mulai mengarah kepada isu SARA. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan unsur FKPD Sumatera Utara yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara di Aula DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (13/2). Ia menegaskan polemik ini muncul ketika ada kesimpang siuran informasi. Hal ini lalu "digoreng" sekelompok orang untuk membuat ketidakstabilan Kamtibmas di Sumut. Ia mengapresiasi demo #savebabi sebelumnya berlangsung tertib, jika tidak, akan muncul pro kontra yang lebih besar lagi. "Melalui jaringan yang kita miliki, kita sudah sampaikan ini, jangan mau kita diadudomba, jangan mau diputar balikkan isu yang tidak benar. Boleh saja berunjuk rasa karena itu, dijamin konstitusi, namun setiap pengunjukrasa harus bertangungjawab. Kalau ada yang belum puas, belum terjawab mari kita diskusikan lagi," katanya. Martuani juga meminta agar isu ini disudahi. "Setop isu ini, ini isu yang tidak mendidik, malah isu yang memecahbelah rasa keberagaman kita. Langsung masyarakat terbelah antara yang mendukung dan kontra. Kita ingin membangun sumut yang bermartabat, yang sejahtera. Setop dan hentikan, kalau masih ada yang belum puas, silakan bersurat dengan gubernur, kita pasti bisa bertemu," katanya. Hal yang sama disampaikan Ketua DPRDSU Baskami Ginting juga meminta kepada seluruh media agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak akan ada pemusmahan babi. Ia meminta seluruh elemen memikirkan solusinya. "Jangan bawa ini ke arah politik, apalagi SARA ini masalah ekonomi, masalah perut. Kita sejukkan suasana. Kondisi ini sangat rentan dipolitisasi, " kata politisi PDI perjuangan tersebut.[R]
Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin meminta masyarakat untuk menghentikan berbagai polemik seputar isu ternak babi yang kini mulai mengarah kepada isu SARA. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan unsur FKPD Sumatera Utara yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara di Aula DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (13/2). Ia menegaskan polemik ini muncul ketika ada kesimpang siuran informasi. Hal ini lalu "digoreng" sekelompok orang untuk membuat ketidakstabilan Kamtibmas di Sumut. Ia mengapresiasi demo #savebabi sebelumnya berlangsung tertib, jika tidak, akan muncul pro kontra yang lebih besar lagi. "Melalui jaringan yang kita miliki, kita sudah sampaikan ini, jangan mau kita diadudomba, jangan mau diputar balikkan isu yang tidak benar. Boleh saja berunjuk rasa karena itu, dijamin konstitusi, namun setiap pengunjukrasa harus bertangungjawab. Kalau ada yang belum puas, belum terjawab mari kita diskusikan lagi," katanya. Martuani juga meminta agar isu ini disudahi. "Setop isu ini, ini isu yang tidak mendidik, malah isu yang memecahbelah rasa keberagaman kita. Langsung masyarakat terbelah antara yang mendukung dan kontra. Kita ingin membangun sumut yang bermartabat, yang sejahtera. Setop dan hentikan, kalau masih ada yang belum puas, silakan bersurat dengan gubernur, kita pasti bisa bertemu," katanya. Hal yang sama disampaikan Ketua DPRDSU Baskami Ginting juga meminta kepada seluruh media agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak akan ada pemusmahan babi. Ia meminta seluruh elemen memikirkan solusinya. "Jangan bawa ini ke arah politik, apalagi SARA ini masalah ekonomi, masalah perut. Kita sejukkan suasana. Kondisi ini sangat rentan dipolitisasi, " kata politisi PDI perjuangan tersebut.© Copyright 2024, All Rights Reserved