Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan menegaskan, polisi tidak lagi sekadar mengamankan aksi unjuk rasa, tetapi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum. Perubahan pendekatan ini disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak demokrasi masyarakat.
"Saat ini kami telah mengubah pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa," tegas Sonny saat menghadiri Panggung Demokrasi Mahasiswa di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan sekitar 150 mahasiswa dari berbagai organisasi di Sumatera Utara. Dalam forum itu, mahasiswa juga menyampaikan evaluasi terhadap penggunaan kekuatan aparat dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam dialog mahasiswa bersama unsur Forkopimda Sumut. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik terkait penanganan demonstrasi, tetapi juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, konflik agraria, hingga pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sonny mengatakan, kepolisian berupaya membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Sejak menjabat sebagai Kapolda Sumut, ia mengaku telah melakukan safari kamtibmas untuk menemui sejumlah kelompok masyarakat sekaligus menyerap aspirasi mereka.
Selain persoalan kebebasan berpendapat, Kapolda juga mengajak mahasiswa terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, persoalan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Ia menyebut ada empat hal yang menjadi perhatian Polda Sumut, yakni menjaga persatuan, menolak peredaran narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta meningkatkan ketertiban berlalu lintas.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa dari berbagai organisasi dan kelompok Cipayung menyerahkan dokumen aspirasi kepada Gubernur Sumut M. Bobby Afif Nasution, perwakilan DPRD Sumut, Kapolda Sumut, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Bobby yang turut hadir mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir. Ia menyatakan pemerintah provinsi akan terus melakukan pembenahan.
Perwakilan DPRD Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan deklarasi bersama mahasiswa dan Forkopimda Sumut. Namun, bagi mahasiswa, berbagai persoalan yang mereka sampaikan dalam forum itu membutuhkan tindak lanjut, bukan sekadar menjadi catatan dalam pertemuan. 