Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP FISIPOL UGM) mengecam tindakan kekerasan, tekanan, dan intimidasi aparat dalam penanganan demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026.
Melalui pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026, DPP FISIPOL UGM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika.
DPP FISIPOL UGM menyatakan dukungan penuh terhadap kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap penyelenggaraan negara. Negara juga didesak menjamin kebebasan tersebut tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif.
Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Dr AAGN Ari Dwipayana, M.Si., tersebut, kampus juga ditegaskan harus tetap menjadi ruang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan berekspresi, dan partisipasi demokratis mahasiswa.
DPP FISIPOL UGM secara khusus menyoroti kehadiran aparat di depan maupun di lingkungan kampus yang dinilai dapat mencederai otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, serta fungsi kampus sebagai ruang aman bagi demokrasi.
Selain itu, tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa dan warga sipil dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.
Atas peristiwa tersebut, DPP FISIPOL UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta agar seluruh mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan mendapatkan akses bantuan hukum secara penuh tanpa hambatan.