Pengamat politik Shohibul Anshor memandang miris atas kejadian tersebut. Dimana sebuah negara yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya yang merupakan salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, namun masih banyak kasus-kasus kemiskinan yang belum terentaskan. Hal itu terjadi karena Indonesia masih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan New Liberalism.
\"Ada kesenjangan cita-cita untuk mendirikan negara ini dengan tanggungjawab yang mestinya diemban. Apa penyebab? Karena negeri kita ini terlalu diombang-ambing oleh gagasan-gagasan dunia yang mengarah kepada ‘New Liberalism’. Jadi kurang memberikan tanggungjawab kepada rakyatnya sendiri\", tutur Shohibul kepada Kantor Berita Politik RMOLSUMUT (2/1).
Menurut Shohibul, jika pemerintah merujuk kepada Undang-undang tentu tidak akan terus berulang terjadi kasus-kasus kemiskinan seperti itu.
\"Sesuai dengan bunyi UUD semestinya setiap orang yang menganggur harus dibayar. Setiap orang yang ingin sekolah harus di freekan. Setiap orang yang sakit harus diobati karena itu fungsi dari negara. Tapi sekarang lain, setiap orang dikutip. Tidak dapat digertak-gertak, dikurangi hak-haknya sebagai warga negara, hanya karena dia menunggak iuran BPJS\" ujarnya. [R]
Pengamat politik Shohibul Anshor memandang miris atas kejadian tersebut. Dimana sebuah negara yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya yang merupakan salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, namun masih banyak kasus-kasus kemiskinan yang belum terentaskan. Hal itu terjadi karena Indonesia masih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan New Liberalism.
\"Ada kesenjangan cita-cita untuk mendirikan negara ini dengan tanggungjawab yang mestinya diemban. Apa penyebab? Karena negeri kita ini terlalu diombang-ambing oleh gagasan-gagasan dunia yang mengarah kepada ‘New Liberalism’. Jadi kurang memberikan tanggungjawab kepada rakyatnya sendiri\", tutur Shohibul kepada Kantor Berita Politik RMOLSUMUT (2/1).
Menurut Shohibul, jika pemerintah merujuk kepada Undang-undang tentu tidak akan terus berulang terjadi kasus-kasus kemiskinan seperti itu.
\"Sesuai dengan bunyi UUD semestinya setiap orang yang menganggur harus dibayar. Setiap orang yang ingin sekolah harus di freekan. Setiap orang yang sakit harus diobati karena itu fungsi dari negara. Tapi sekarang lain, setiap orang dikutip. Tidak dapat digertak-gertak, dikurangi hak-haknya sebagai warga negara, hanya karena dia menunggak iuran BPJS\" ujarnya. [R]
Pengamat politik Shohibul Anshor memandang miris atas kejadian tersebut. Dimana sebuah negara yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya yang merupakan salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, namun masih banyak kasus-kasus kemiskinan yang belum terentaskan. Hal itu terjadi karena Indonesia masih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan New Liberalism.
\"Ada kesenjangan cita-cita untuk mendirikan negara ini dengan tanggungjawab yang mestinya diemban. Apa penyebab? Karena negeri kita ini terlalu diombang-ambing oleh gagasan-gagasan dunia yang mengarah kepada ‘New Liberalism’. Jadi kurang memberikan tanggungjawab kepada rakyatnya sendiri\", tutur Shohibul kepada Kantor Berita Politik RMOLSUMUT (2/1).
Menurut Shohibul, jika pemerintah merujuk kepada Undang-undang tentu tidak akan terus berulang terjadi kasus-kasus kemiskinan seperti itu.
\"Sesuai dengan bunyi UUD semestinya setiap orang yang menganggur harus dibayar. Setiap orang yang ingin sekolah harus di freekan. Setiap orang yang sakit harus diobati karena itu fungsi dari negara. Tapi sekarang lain, setiap orang dikutip. Tidak dapat digertak-gertak, dikurangi hak-haknya sebagai warga negara, hanya karena dia menunggak iuran BPJS\" ujarnya. [R]