Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
\"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden,\" ujar Akmal.
Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.
\"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas,\" demikian Akmal.
Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.[top]"/>
Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
\"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden,\" ujar Akmal.
Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.
\"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas,\" demikian Akmal.
Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.[top]"/>
RMOLSumut. Rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan bukan isapan jempol belaka. Namun, wacana lawas ini terus dimatangkan dengan kajian-kajian mendalam.
"Saat ini masih dalam kajian kami, masih tunggu Pak Presiden. Bappenas juga masih melakukan kajian, sehingga jadi bahan untuk Pak Presiden," kata Plt Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden," ujar Akmal.
Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.
"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas," demikian Akmal.
Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.[top]
"Saat ini masih dalam kajian kami, masih tunggu Pak Presiden. Bappenas juga masih melakukan kajian, sehingga jadi bahan untuk Pak Presiden," kata Plt Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden," ujar Akmal.
Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.
"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas," demikian Akmal.
Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Miliki JDAM, TNI AU Memasuki Era Baru Teknologi Presentation
BERITA BERIKUTNYA
Mantan Kapolsek Sukajadi Sudah Biasa Kasih Miras Kepada Mahasiswa Papua
Van Joened
Berita Populer
