Kenaikan BBM Bisa Gagalkan Pencapresan Puan, PDIP Harus Berani Menolak

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya membuat citra Presiden Joko Widodo prorakyat musnah.

Tapi juga bisa berimbas pada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang digadang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Jokowi mulai tidak pro rakyat di akhir masa jabatan. Kenaikan BBM, sambungnya, sudah barang tentu akan diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lain yang akan membuat ekonomi rakyat kian sulit.

Bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin juga tidak akan terlalu berarti karena harga sembako akan meroket.

Salah satu solusi yang paling masuk akal, katanya, adalah menghentikan mimpi besar pembangunan infrastruktur dan ibukota negara. Sebab hal tersebut sudah menguras keuangan negara, padahal penundaan pembangunan juga tidak berpengaruh signifikan pada rakyat banyak.

“Anggaran pembangunan infrastruktur pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 406,1 triliun dan Rp 365,8 triliun. Kan ini belum mendesak jadi bisa dikurangi setengah anggaran dan dialihkan ke subsidi energi, khususnya gas elpiji dan BBM,” ujar Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/8).

Tidak hanya citra Jokowi pro rakyat yang akan hilang bersamaan kenaikan BBM subsidi. Tapi juga marwah PDIP sebagai partai wong cilik yang dipertanyakan. Imbasnya, langkah Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden turut terganggu.

Untuk itu, PDIP harus terang menolak kenaikan BBM dan kembali menjadi partai yang selalu jadi corong wong cilik.

“PDIP harus menghentikan langkah Jokowi tersebut. Ini berimbas ke partai PDIP dan bisa Puan jadi sasaran. Jokowi harusnya tidak menaikkan BBM. Saya yakin kenaikan BBM akan ada demo di mana-mana,” tutupnya.