Kepala UUP Sumut Harap Komitmen Bupati/Walikota Hilangkan Praktek Pungli

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH mengharapkan para Bupati/Walikota di Sumut agar memiliki satu persepsi untuk bersama-sama menghilangkan praktek pungli dilingkungan masing-masing pelayanan publik.

"Kita harapkan Pimpinan Pemerintah Daerah, pak Bupati/Walikota supaya mempunyai komitmen yang kuat supaya praktek pungli hilang pada sentra-sentra pelayanan publik," kata Ketua UPP Sumut, Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH  usai membuka sosialisasi Pemberantasan Pungli Provinsi Sumut Tahun 2022, Rabu (7/12/2022), di Aula Wings Hotel, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang.

Sosialisasi itu turut dihadiri sejumlah Bupati/Walikota atau mewakili dengan menghadirkan narasumber  Dr. Kariaman Sinaga, MAP (Universitas Dharmawangsa),  Zulkifli Siregar (Universitas Islam Sumatera Utara), Prof. Alfin Syahri (Universitas Sumatera Utara), James Marihot Pangabean (Ombudsman Sumut) dan dipandu moderator Dr. Alpi Sahari SH, MHum.

Kombes Armia Fahmi, menjelaskan Unit Pemberantasan Pungli yang didalamnya terdiri dari tiga instansi yakni dari Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Kejaksaan maka harus saling bersinergi. "Jadi tiga instansi ini harus bersinergi bagaimana kita mencari atau membuat inovasi untuk melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku pungli maupun korupsi yang terjadi di sentral-sentra pelayanan publik yang ada di Pemerintah Daerah," jelasnya.

Lebih lanjut Kombes Armia Fahmi yang merupakan Irwasda Polda Sumut itu menegaskan apabila sinergitas dalam rangka pencegahan telah dilakukan akan tetapi tetap terjadi perilaku pungli maka wajib dilakukan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

"Kemudian setelah kita lakukan upaya upaya pencegahan ini, tetap dilakukan praktek pungli ini, maka kita akan melakukan penindakan OTT," tegasnya.

Sebelumnya, Kombes Armia Fahmi mengungkapkan kehadiran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum untuk masyarakat dan meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebab, praktek pungli dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Oleh sebab itu, diperlukan upaya nyata dalam melakukan pemberantasan dengan tegas dan terpadu, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Keberadaan Satgas Saber Pungli diharapkan dapat mengubah pelayanan publik yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Dengan demikian prinsip Good Governance and Clean Government dapat diwujudkan secara bersama dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ungkapnya.

Diketahui dihari sebelumnya UPP Provsu dalam kegiatan rapat kerja Anev ditempat yang sama memberikan penghargaan kepada UPP Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan saber pungli disetiap unit pokjanya yang dimana Kabupaten Dairi menjadi juara umum dengan jumlah kegiatan mencapai 10.660, dengan rincian sebagai berikut :

Juara Cegah

1. Dairi= 6818

2. Taput = 6375

3. Samosir = 2493

4. T.Tinggi = 2395

Juara Intel :

1. Dairi = 3842

2. Taput = 1004

3. Pakpak = 716

4. Sergei = 638

Juara Tindak :

1. Medan = 493

2. Serge = 351

3. Belawan = 266

4. T.Tinggi = 206.

Juara Yustisi :

1. Sergei = 345

2. Deliserdang = 199

3. T.Tinggi = 156

4. Belawan = 12.