Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut, Suriadin Noermikmat mengatakan seruan referendum Aceh yang dilontarkan oleh Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem kurang tepat. Hal ini menurutnya justru dapat memicu konflik baru ditengah masyarakat khususnya di Aceh yang akan merugikan bagi masyarakat Aceh sendiri.
"Beliau mengatakan itu sah-sah saja sebagai seorang politisi, namun menurut saya pernyataan tersebut kurang tepat mengingat ini dapat memicu konflik baru," katanya, Rabu (29/5/2019).
Suriadin menjelaskan, konflik yang terjadi beberapa waktu yang lalu sangat membuat masyarakat Aceh terpuruk baik dari sisi stabilitas keamanan hingga kondisi perekonomian. Bahkan dampak dari konflik tersebut menurutnya masih terasa hingga saat ini sehingga masyarakat di Aceh dituntut untuk terus berbenah memperbaiki perekonomian mereka.
"Saya khawatir pernyataan tersebut akan membuat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat juga menjadi tidak harmonis," sebutnya.
Karena itu Suriadin meminta agar seluruh masyarakat Aceh tidak terpengaruh dengan pernyataan referendum tersebut. Menurutnya, masyarakat lebih baik untuk fokus memperbaiki perekonomian masyarakat.
"Kita sekarang fokus saja memperbaiki perekonomian, karena Aceh sudah jauh tertinggal dibanding daerah lain akibat konflik yang terjadi beberapa waktu lalu," pungkasnya.
Diketahui Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf mengeluarkan pendapat mengejutkan dengan meminta pemerintah menggelar referendum untuk kemerdekaan Aceh. Pernyataan tersebut disampaikannya saat peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," ujarnya pada acara yang dihadiri Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional tersebut.
"Beliau mengatakan itu sah-sah saja sebagai seorang politisi, namun menurut saya pernyataan tersebut kurang tepat mengingat ini dapat memicu konflik baru," katanya, Rabu (29/5/2019).
Suriadin menjelaskan, konflik yang terjadi beberapa waktu yang lalu sangat membuat masyarakat Aceh terpuruk baik dari sisi stabilitas keamanan hingga kondisi perekonomian. Bahkan dampak dari konflik tersebut menurutnya masih terasa hingga saat ini sehingga masyarakat di Aceh dituntut untuk terus berbenah memperbaiki perekonomian mereka.
"Saya khawatir pernyataan tersebut akan membuat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat juga menjadi tidak harmonis," sebutnya.
Karena itu Suriadin meminta agar seluruh masyarakat Aceh tidak terpengaruh dengan pernyataan referendum tersebut. Menurutnya, masyarakat lebih baik untuk fokus memperbaiki perekonomian masyarakat.
"Kita sekarang fokus saja memperbaiki perekonomian, karena Aceh sudah jauh tertinggal dibanding daerah lain akibat konflik yang terjadi beberapa waktu lalu," pungkasnya.
Diketahui Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf mengeluarkan pendapat mengejutkan dengan meminta pemerintah menggelar referendum untuk kemerdekaan Aceh. Pernyataan tersebut disampaikannya saat peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," ujarnya pada acara yang dihadiri Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional tersebut.
BERITA SEBELUMNYA
Edy Rahmayadi: Saya Akan Kembalikan Peradaban Melayu
Van Joened
Berita Populer
