Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar. Selain meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk pangan dan energi, produksi juga berpotensi menurun akibat dampak El Nino. Jika tidak diantisipasi, ekspor sawit nasional diperkirakan bisa berkurang hingga 5 juta ton pada 2027.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengungkapkan hal tersebut saat berbicara pada Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) ke-11 bertema “Kemana Arah Transformasi Distribusi Sawit Nasional” di Hotel Santika Dyandra, Medan, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Eddy, berdasarkan perkiraan GAPKI, dampak El Nino berpotensi menurunkan produksi minyak sawit Indonesia sekitar 2 juta hingga 3 juta ton pada 2027. Sementara itu, jika program biodiesel B50 diterapkan secara penuh, kebutuhan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diperkirakan mencapai 17,4 juta ton.
“Kondisi tersebut dapat menekan ketersediaan sawit untuk ekspor. Eddy memperkirakan ekspor minyak sawit Indonesia berpotensi turun dari sekitar 32 juta ton menjadi 27 juta ton,” katanya.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk energi, tetap memperhatikan kemampuan produksi dan kepentingan ekspor.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membahayakan industri sawit kita. Kita harus bersama-sama memperbaiki berbagai persoalan yang ada dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, peningkatan produksi tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru. Pemerintah dan pelaku industri perlu mengoptimalkan perkebunan yang sudah ada, meningkatkan penggunaan teknologi, serta mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Langkah tersebut dinilai penting karena perkebunan rakyat mencakup sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit Indonesia. Namun, pelaksanaan PSR masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait legalitas lahan, persyaratan administrasi, dan panjangnya proses birokrasi. Eddy meminta perusahaan anggota GAPKI memperkuat kemitraan dengan petani agar kebun yang sudah tua dan tidak produktif dapat segera diremajakan.
“Peremajaan sawit rakyat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Kami berharap seluruh anggota GAPKI dapat bermitra dengan petani dan membantu mempercepat pelaksanaan PSR,” ujarnya.
Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia harus menjaga kepercayaan pasar internasional. Jika pasokan sawit sulit diperoleh akibat penurunan produksi atau kebijakan yang tidak tepat, negara konsumen berpotensi beralih ke minyak nabati lain.
Menurutnya, kebijakan distribusi dan ekspor harus memperhatikan kondisi seluruh rantai pasok. Tandan buah segar (TBS) yang sudah dipanen juga harus segera diolah sehingga kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan nilai ekonominya.
Selain itu, hilirisasi perlu diperkuat agar komoditas sawit tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Alfi Syahriza, mengatakan industri sawit memiliki peran besar dalam perekonomian nasional dan daerah. Sektor ini berkontribusi terhadap ekspor, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
“Namun, transformasi industri sawit tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Kepastian hukum, kesejahteraan petani, kepastian investasi, dan perlindungan lingkungan juga harus menjadi perhatian.
Ia menilai percepatan PSR membutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari penyederhanaan prosedur, pendampingan petani, akses pembiayaan, hingga penyediaan bibit unggul,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Togu Rudianto Saragih, menyampaikan bahwa perkebunan sawit Indonesia memiliki luas sekitar 16,83 juta hektare dan memasok lebih dari 55 persen kebutuhan minyak sawit dunia.
Menurut Togu, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, peningkatan produktivitas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat tata kelola perizinan dan regulasi, termasuk mengevaluasi aturan yang dapat disederhanakan agar tidak menghambat kegiatan usaha,” pungkasnya.
IPOS Forum ke 12 di Medan ini merupakan agenda tahunan GAPKI untuk menjadi wadah pertemuan para stakeholder baik dari unsur pemerintah, perusahaan, petani, akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam membahas masa depan sawit nasional.
Ketua GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting, mengatakan forum yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan.
“Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi percepatan PSR, peningkatan produktivitas, kebijakan ekspor, penyederhanaan regulasi, hilirisasi, serta keberlanjutan industri sawit,” pungkasnya.
Melalui IPOS Forum ke-11, GAPKI berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk menghadapi tantangan industri sawit ke depan.