Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) harus segera berbenah terkait penganggaran terkait pandemi covid-19. Beberapa kebijakan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki diantaranya biaya besar tinggi yang dikeluarkan untuk sewa hotel tempat penginapan para medis yang menangani covid-19, besaran jaringan pengaman sosial yang tidak sesuai di lapangan, dan persoalan data penerima bantuan sosial untuk menopang warga yang terdampak covid-19. Demikian disampaikan pengamat anggaran, Elfenda Ananda terkait beberapa persoalan penganggaran seputar penanggulangan covid-19 yang dinilai sangat buruk. "Aspek perencanaan buruk, tidak efisien dan kesannya ngekor DKI Jakarta. harusnya dihitung kemampuan keungan. apalagi Covid-19 masih belum ada obatnya, otomatis kekuatan keuangan sulit diprediksi," katanya kepada RMOLSumut, Minggu (31/6). Elfenda dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan, perhitungan yang cermat dalam semua hal merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan. Hal ini karena setiap kebijakan yang diambil akan berkaitan langsung dengan keuangan daerah. "Pastilah keuangan daerah akan jebol kalau cara perhitungannya tidak cermat. Selama ini Pemprovsu terlihat gagap dalam menghadapi covid-19 ini," sebutnya. Informasi terakhir yang disoroti oleh Elfenda yakni soal rencana pemindahan para tenaga medis covid-19 ke wisma atlit milik Pemprov Sumut. Hal ini menurutnya menjadi salah satu indikasi jika perencanaan awal soal penginapan para tenaga medis tersebut tidak dilakukan dengan cermat. Alhasil, mereka baru direncanakan dipindahkan ketika keuangan daerah mulai terbebani dengan besarnya dana sewa penginapan mereka di hotel. "Soal medis kelihatan pagunya kecil dibanding dengan sektor sosial dan ekonomi. Padahal, medis menjadi ujung tombak keberhasilan ekonomi dan sosial. Harusnya dari pagu seimbang agar persoalan medis juga dapat mengimbangi upaya penanggulangan ekonomi dan sosial. Belajar dari biaya penginapan tenaga medis. Semua program dipantau mana yang tidak efesien dan tidak efektif lakukan perbaikan program. Termasuk sasaran target manfaat harus berdampak luas," pungkasnya.[R]
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) harus segera berbenah terkait penganggaran terkait pandemi covid-19. Beberapa kebijakan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki diantaranya biaya besar tinggi yang dikeluarkan untuk sewa hotel tempat penginapan para medis yang menangani covid-19, besaran jaringan pengaman sosial yang tidak sesuai di lapangan, dan persoalan data penerima bantuan sosial untuk menopang warga yang terdampak covid-19. Demikian disampaikan pengamat anggaran, Elfenda Ananda terkait beberapa persoalan penganggaran seputar penanggulangan covid-19 yang dinilai sangat buruk. "Aspek perencanaan buruk, tidak efisien dan kesannya ngekor DKI Jakarta. harusnya dihitung kemampuan keungan. apalagi Covid-19 masih belum ada obatnya, otomatis kekuatan keuangan sulit diprediksi," katanya kepada RMOLSumut, Minggu (31/6). Elfenda dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan, perhitungan yang cermat dalam semua hal merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan. Hal ini karena setiap kebijakan yang diambil akan berkaitan langsung dengan keuangan daerah. "Pastilah keuangan daerah akan jebol kalau cara perhitungannya tidak cermat. Selama ini Pemprovsu terlihat gagap dalam menghadapi covid-19 ini," sebutnya. Informasi terakhir yang disoroti oleh Elfenda yakni soal rencana pemindahan para tenaga medis covid-19 ke wisma atlit milik Pemprov Sumut. Hal ini menurutnya menjadi salah satu indikasi jika perencanaan awal soal penginapan para tenaga medis tersebut tidak dilakukan dengan cermat. Alhasil, mereka baru direncanakan dipindahkan ketika keuangan daerah mulai terbebani dengan besarnya dana sewa penginapan mereka di hotel. "Soal medis kelihatan pagunya kecil dibanding dengan sektor sosial dan ekonomi. Padahal, medis menjadi ujung tombak keberhasilan ekonomi dan sosial. Harusnya dari pagu seimbang agar persoalan medis juga dapat mengimbangi upaya penanggulangan ekonomi dan sosial. Belajar dari biaya penginapan tenaga medis. Semua program dipantau mana yang tidak efesien dan tidak efektif lakukan perbaikan program. Termasuk sasaran target manfaat harus berdampak luas," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved