Ia pun yakin, masyarakat di luar empat daerah tersebut menginginkan hal serupa yakni mendapatkan kompensasi. \"Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup merasakan seringnya pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak mendapat hak yang sama,\" tegasnya.
\"Kami bersama beberapa stake holder terkait, akan membahas hal ini dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat,\"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Dialog Publik bertemakan Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik yang digagas Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik bersama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan akan digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.
\"Diharapkan hasil diskusi ini, nantinya bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, terkait pemberian kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia,\" tandas Bobi." itemprop="description"/>
Ia pun yakin, masyarakat di luar empat daerah tersebut menginginkan hal serupa yakni mendapatkan kompensasi. \"Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup merasakan seringnya pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak mendapat hak yang sama,\" tegasnya.
\"Kami bersama beberapa stake holder terkait, akan membahas hal ini dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat,\"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Dialog Publik bertemakan Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik yang digagas Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik bersama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan akan digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.
\"Diharapkan hasil diskusi ini, nantinya bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, terkait pemberian kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia,\" tandas Bobi."/>
Ia pun yakin, masyarakat di luar empat daerah tersebut menginginkan hal serupa yakni mendapatkan kompensasi. \"Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup merasakan seringnya pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak mendapat hak yang sama,\" tegasnya.
\"Kami bersama beberapa stake holder terkait, akan membahas hal ini dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat,\"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Dialog Publik bertemakan Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik yang digagas Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik bersama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan akan digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.
\"Diharapkan hasil diskusi ini, nantinya bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, terkait pemberian kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia,\" tandas Bobi."/>
Wacana Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberikan kompensasi atas padamnya listrik di daerah Jakarta-Banten-Jabar-Jateng memicu Wacana tersebut, dianggap menimbulkan kesenjangan. Hal itu menjadi sorotan Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik.
Koordinator Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik Bobi Septian mengatakan,kompensasi yang diberikan PLN jangan hanya untuk masyarakat di tiga daerah Jakarta-Banten-Jabar-Jateng saja.
"Kalau PLN mau kasi kompensasi, masyarakat di daerah lainnya seperti di Sumut dan daerah lainnya di Indonesia yang mengalami hal serupa harus dapat jugalah," ujar Bobi, Selasa (13/8/2019) di Medan.
Ia pun yakin, masyarakat di luar empat daerah tersebut menginginkan hal serupa yakni mendapatkan kompensasi. "Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup merasakan seringnya pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak mendapat hak yang sama," tegasnya.
"Kami bersama beberapa stake holder terkait, akan membahas hal ini dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat,"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Dialog Publik bertemakan Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik yang digagas Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik bersama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan akan digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.
"Diharapkan hasil diskusi ini, nantinya bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, terkait pemberian kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia," tandas Bobi.
Wacana Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberikan kompensasi atas padamnya listrik di daerah Jakarta-Banten-Jabar-Jateng memicu Wacana tersebut, dianggap menimbulkan kesenjangan. Hal itu menjadi sorotan Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik.
Koordinator Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik Bobi Septian mengatakan,kompensasi yang diberikan PLN jangan hanya untuk masyarakat di tiga daerah Jakarta-Banten-Jabar-Jateng saja.
"Kalau PLN mau kasi kompensasi, masyarakat di daerah lainnya seperti di Sumut dan daerah lainnya di Indonesia yang mengalami hal serupa harus dapat jugalah," ujar Bobi, Selasa (13/8/2019) di Medan.
Ia pun yakin, masyarakat di luar empat daerah tersebut menginginkan hal serupa yakni mendapatkan kompensasi. "Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup merasakan seringnya pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak mendapat hak yang sama," tegasnya.
"Kami bersama beberapa stake holder terkait, akan membahas hal ini dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat,"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Dialog Publik bertemakan Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik yang digagas Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik bersama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan akan digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.
"Diharapkan hasil diskusi ini, nantinya bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, terkait pemberian kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia," tandas Bobi.