Faisal/RMOLSumut

Ketua Majelis Hukum dan Hukum (MHH) Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut, Faisal MHum meminta aparat hukum agar mengusut dalang dan konseptor dibalik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Sebelumnya, RUU HIP tersebut menjadi kontroversi dan membuat kehebohan ditengah masyarakat.

“Skandal RUU HIP ini harus dibongkar. Tentunya rakyat yang setia terhadap Pancasila dan anti faham komunis berhak untuk tahu siapa saja inisiator dan konseptornya,” ujar Faisal, Sabtu (20/6/2020) di Medan.

Kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam RUU HIP tersebut, ia meningatkan, untuk tidak main-main. Sebab, ini menyangkut dasar negara dan masa depan bangsa.

“Jangan anggap main-main, ini skandal yang sangat serius, karena menyangkut dasar Negara dan tentunya masa depan bangsa,” ucapnya Faisal.

Bahkan, kata Faisal, rakyat juga berhak untuk menghukum mereka para inisiator dan konseptor RUU HIP tersebut secara moral. Sedangkan sanksi secara hukum positif, itu wilayah para penegak hukum.

Dikatakannya, bukan hal yang berlebihan jika rakyat mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia.

Oleh karena itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum UMSU ini mengatakan kecurigaan rakyat layak jadi perhatian dan pihak berwenang wajib untuk menggusutnya.

Ia yakin, jika serius, pengusutan dalang dan konseptor RUU HIP ini tentu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

“Jangan seenaknya aja di Negara RI ini, usut pelaku pengusul dan konseptor RUU HIP,” tuturnya.

“Jadi, kita tidak mau ada kata ditunda atau ditinjau ulang. Pembahasan RUU HIP harus dihentikan dan dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Proglegnas) prioritas tahun 2020,” demikian Faisal.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here